Palangka Raya (Antara Kalteng) - Komisi A DPRD Kalimantan Tengah menganggap rencana pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju dari Kabupaten Kapuas sangat rasional bahkan solusi tepat dalam mempercepat pembangunan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Jarak antara Kapuas Ngaju dan Kuala Kapuas ibu kota Kabupaten Kapuas lebih dari 350 kilometer dengan jarak tempuh sekitar 8 jam serta harus melewati Kabupaten Pulang Pisau maupun Kota Palangka Raya, kata Ketua Komisi A DPRD Kalteng Freddy Ering melalui pesan singkat disela-sela berkunjung ke Pujon Kabupaten Kapuas, Senin.
"Jauhnya jarak tersebut membuat masyarakat di Kapuas Ngaju kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun perekonomian dari Pemerintah Kapuas. Kondisi infrastruktur di Kuala Kapuas juga sangat memprihatinkan," tambahnya.
Berbagai permasalahan dan kondisi tersebut setelah Anggota Komisi A DPRD Kalteng melakukan kunjungan ke Desa Pujon yang rencananya menjadi ibukota Kabupaten Kapuas serta mendengarkan langsung dari masyarakat maupun para tokoh.
Freddy mengatakan kunjungan ke Desa Pujon merupakan keputusan delapan dari sembilan Anggota Komisi A DPRD Kalteng dua hari sebelum keberangkatan. Di luar dugaan, kunjungan ini ternyata mendapat penyambutan spesial dari Pemerintah setempat bersama Panitia Pembentukan Kapuas Ngaju.
"Kami tidak menyangka kunjungan ini juga ikut disambut Dewan Adat, Tokoh masyarakat maupun sesepuh di Kapuas Ngaju. Bahkan kami dari Komisi A DPRD Kalteng disambut dengan prosesi potong Pantan," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan V Kalteng ini menyebut fokus kunjungan lapangan Komisi A ini, selain melihat kesiapan Pujon sebagai Calon Ibu Kota, juga menyerap masukan persoalan tata batas dengan Barut juga berdialog dengan pemkab Kapuas, Camat Kapuas Tengah, Tokoh-tokoh Masyarakat, Pemuka Adat, Panitia Pemekaran dan Kepala Desa se Kecamatan Kapuas Tengah.
Dia mengatakan hasil dari kunjungan ini memperkuat rencana Pemekaran Kapuas Ngaju yang ternyata mendapat dukungan penuh dari Bupati Kapuas Ben Ibrahim, sangat rasional dan memang perlu segera dibahas di tingkat provinsi agar diusulkan ke pemerintah Pusat.
"Ini bukan pendapat saya pribadi, tapi kesimpulan delapan dari sembilan Anggota Komisi A DPRD Kalteng yang melakukan kunjungan ke Pujon. Pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju memang keniscayaan. Sangat rasional untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat," demikian Freddy Ering.
