Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palangka Raya meminta pemerintah daerah turut menyukseskan program cakupan kesehatan atau "Universal Health Coverage" (UHC) pada tahun 2019.
"Diharapkan kepada pemerintah daerah agar turut menyukseskan program UHC pada 1 Januari 2019," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palangka Raya, Elke Winasari di Palangka Raya, Sabtu.
Dia mengatakan, dalam rangka meningkatkan dan menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai UHC, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017.
Instruksi tersebut terkait optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan diantaranya kepada Menteri, Jaksa Agung, BPJS Kesehatan, gubernur dan bupati dan wali kota.
"Kami juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas, serta dapat bertindak tegas bagi yang tidak patuh," katanya.
Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya mencakup Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Gunung Mas, Katingan dan Kota Palangka Raya.
Berdasarkan data, cakupan kepesertaan di lima wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya untuk mencapai UHC masih cukup jauh.
Di Kota Palangka Raya masih ada 18 persen warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, di Kabupaten Kapuas masih 51 persen. Kemudian di Kabupaten Pulang Pisau masih kurang sebanyak 32 persen, kabupaten Katingan kurang 58 persen dan untuk Gunung Mas masih perlu 56 persen.
"Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, pemerintah daerah khususnya yang di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya diminta memastikan seluruh penduduknya terdaftar menjadi peserta JKN-KIS," katanya.
BPJS: Pemda Turut Sukseskan Program UHC
Pihak BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya saat rapat pembahasan PKS PBI dengan Pemkab Kapuas. (Foto Dokumentasi: BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya)
