Sampit (Antaranews Kalteng) - Kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diduga ilegal karena sebelumnya tidak pernah digelar musyawarah cabang (Muscab).
Pelatih berlisensi C nasional dan penggiat bola Kotawaringin Timur Rudi di Sampit, Sabtu mengatakan, sejak kepengurusan PSSI Kotawaringin Timur periode 2010-2014 berakhir Muscab tidak pernah digelar. Namun tiba-tiba ada terbentuk kepengurusan baru.
"Pembentukan kepengurusan PSSI Kotawaringin Timur yang baru itu jelas ilegal dan melanggar aturan serta ketentuan yang baru karena terbentuk tidak melalui Muscab," tegasnya.
Menurut Rudi, kepengurusan PSSI Kotawaringin Timur yang baru hanya rekayasa sekelompok oknum pejabat yang ingin memanfaatkan dan mencari keuntungan dari kepengurusan PSSI kabupaten.
"Kepengurusan PSSI Kotawaringin Timur memang sah karena mendapatkan SK dari PSSI provinsi Kalteng dan itu tentunya setelah mendapatkan rekomendasi KONI kabupaten," ungkapnya.
Rudi mengatakan, pengurus PSSI provinsi Kalteng sebetulnya tahu, pembentukan pengurus baru harus dan wajib melalui Muscab dan hal tidak pernah dilakukan PSSI Kotawaringin Timur, namun anehnya pengurus PSSI provinsi Kalteng tetap menerbitkan SK untuk kepengurusan baru PSSI Kotim.
Kepengurusan PSSI provinsi Kalteng harus bertanggungjawab atas rekayasa dan terbentuknya kepengurusan ilegal ini karena telah menerbitkan SK kepengurusan PSSI Kotawaringin Timur yang tidak prosedural.
"Kami sangat berharap kepengurusan PSSI Kotawaringin Timur bisa segera dibenahi agar tidak berdampak pada pembinaan dan prestasi bola di daerah itu," ucapnya.
Akibat amburadulnya kepengurusan itu Kotawaringin Timur tidak memiliki prestasi apa-apa di kancah lokal maupun nasional, padahal persepakbolaan daerah itu memiliki peluang untuk berprestasi.
Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur Halikinnor kepada pengurus cabang (Pengcab) PSSI daerah itu untuk segera menyelesaikan permasalah dan polemik tersebut.
"Kita berharap Pengcab bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan itu. Dan jika tidak akan saya sanksi," tegasnya.
Halikinnor mengaku sanksi terberatnya bisa saja hingga pada tidak diberikannya anggaran pembinaan pada Pengcab tersebut.
