DPRD Kotim turun tangan selesaikan kisruh pupuk bersubsidi

Minggu, 1 Februari 2026 09:18 WIB

Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah ikut turun tangan menangani kisruh distribusi pupuk bersubsidi di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit yang mengancam keberlangsungan lumbung padi daerah setempat.

“Seperti kita ketahui Desa Lampuyang ini merupakan lumbung padi Kotim. Makanya, kami akan segera turun tangan mengantisipasi, agar jangan sampai muncul kekecewaan dari para petani yang berdampak pada sektor pertanian kita,” kata Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur di Sampit, Sabtu.

Belum lama ini terjadi kisruh mengenai penyaluran pupuk subsidi di Desa Lampuyang. Dalam video yang beredar di media sosial tampak sejumlah petani menggeruduk tempat penyaluran pupuk subsidi untuk mengajukan protes karena merasa tidak menerima pupuk sesuai haknya.

Para petani setempat menilai distribusi pupuk subsidi tidak transparan dan stok pupuk sering cepat habis sebelum petani mendapatkan haknya. Bahkan, lantaran kecewa ada petani yang ingin mengalihfungsikan lahan pertanian padinya menjadi kebun sawit.

Hal ini pun menjadi kekhawatiran dari pihak legislatif. Jika persoalan pupuk tidak segera tuntas, dikhawatirkan para petani benar-benar memilih meninggalkan pertanian padi untuk beralih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Terlebih, wilayah selatan Kotim dikenal sebagai pilar utama ketahanan pangan daerah yang harus dijaga bersama. Desa Lampuyang dengan luas lahan pertanian melebihi 4.000 hektare menjadi salah satu lumbung padi daerah setempat.

“Artinya ketahanan pangan Kotim itu menurut saya ada di wilayah selatan itu. Jadi kalau itu dipertahankan, pemerintah bersama masyarakat bekerja sama, maka insyaallah ketahanan pangan akan tetap ada di sana,” ucapnya.

Rudianur menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi II DPRD Kotim untuk segera memanggil pihak terkait.

Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) sedang disusun guna membedah akar permasalahan yang mengganggu distribusi pupuk bagi para petani di wilayah selatan tersebut.

"Pupuk itu sudah saya komunikasikan dengan Ketua Komisi II, segera dilaksanakan RDP. Kami melihat jadwal pemerintah daerah juga, karena saat ini masih masa Musrenbang. Jadi setelah ini, kami segera laksanakan rapat dengar pendapat," ujarnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan dalam pertemuan tersebut.

Jika dalam RDP nanti ditemukan adanya pelanggaran atau penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, DPRD meminta agar aparat penegak hukum dan pemerintah memberikan sanksi tanpa pandang bulu.

“Bila mana ditemukan (pelanggaran), tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut karena menyangkut nasib petani dan produktivitas lahan pertanian kita di sana,” demikian Rudianur.