Ini penegasan Sekda Kotim menyikapi keluhan masyarakat tentang parkir

id Ini penegasan Sekda Kotim menyikapi keluhan masyarakat tentang parkir,Pemkab Kotim,Kotawaringin Timur,Halikinnor,Sampit,Sepeda motor

Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Halikinnor. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Halikinnor menyikapi serius keluhan masyarakat terkait fenomena parkir kilat di Sampit, yaitu pengendara mampir sebentar langsung ditagih biaya parkir.

"Cuma parkir sebentar, langsung diminta bayar. Itu tidak benar. Saya minta ini segera dievaluasi. Kalau dapatnya (pendapatan asli daerah) cuma sedikit tapi masyarakat mengeluh, hapuskan saja. Dapatnya sedikit, tapi dampaknya besar. Kita cari duit di bidang lain saja," tegas Halikinnor di Sampit, Kamis.

Halikinnor mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat dengan sikap juru parkir, khususnya di Sampit. Masyarakat merasa terbebani karena banyak juru parkir yang menagih biaya parkir padahal pengendara hanya mampir sebentar untuk membeli sesuatu.

Keluhan lain adalah tarif parkir yang diberlakukan melebihi tarif yang ditetapkan pemerintah. Juru parkir umumnya mematok tarif parkir sepeda motor Rp2.000 per unit, padahal tarif resminya hanya separuhnya.

Halikinnor menilai, tidak elok jika upaya mengejar pendapatan asli daerah dari bidang perparkiran, namun membebani masyarakat. Apalagi jika ternyata kontribusinya tidak terlalu besar terhadap pendapatan asli daerah, maka sudah sewajarnya jika masalah ini dievaluasi.

"Khususnya parkir zona di bahu jalan. Kasihan warga kalau cuma untuk membeli sesuatu ke warung atau toko sebentar, langsung diminta bayar parkir. Ini akan kita evaluasi, apalagi kalau kontribusinya juga kecil," kata Halikinnor.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur, Marjuki mempersilakan jika masalah parkir di bahu jalan tersebut dievaluasi. Dia mengakui banyaknya keluhan masyarakat terkait masalah tersebut.

"Kontribusinya juga tidak terlalu signifikan. Kami mendukung saja jika sesuai arahan Pak Sekda (Halikinnor) ini dievaluasi," ujar Marjuki.

Yudi, salah seorang warga Sampit mendukung pemerintah daerah menghapus pungutan parkir di jalan-jalan besar karena membebani masyarakat. Dia menilai pemerintah daerah terlalu berlebihan dalam mengejar pendapatan parkir karena justru menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

"Jujur saja, orang merasa terpaksa atau bisa tidak ikhlas membayar parkir karena hanya mampir beberapa menit, sudah dikenakan parkir Rp2.000. Ini yang kadang membuat malas berbelanja. Kalau kita harus membeli barang di beberapa toko di lokasi berbeda, bisa habis Rp10.000 hanya untuk bayar parkir, padahal barang yang dicari belum tentu ada," ujar Yudi.

Dia juga mengaku meragukan hasil pungutan parkir sepenuhnya disetorkan kepada daerah karena nyaris tidak ada juru parkir di Sampit yang dibekali karcis saat memungut biaya parkir dari warga. Dia menyarankan penegak hukum turun tangan menyelesaikan karut-marut perparkiran di daerah ini.

Pewarta :
Editor: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar