DPRD Gumas minta masyarakat tertib bayar PBB

id DPRD Kabupaten Gunung Mas,Iswan B Guna,pajak bumi dan bangunan,PBB,Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,wajib pajak,pendaftaran tanah sistematis

DPRD Gumas minta masyarakat tertib bayar PBB

Anggota DPRD Gunung Mas, Iswan B Guna (kanan). (Foto Antara Kalteng/Chandra)

Peran serta masyarakat dalam membangun daerah, salah satunya dapat diwujudkan melalui pembayaran PBB
Kuala Kurun (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Iswan B Guna mengajak sekaligus meminta masyarakat di wilayah setempat untuk tertib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Jika ingin daerah maju, maka masyarakat wajib pajak hendaknya tertib melakukan pembayaran, salah satunya adalah PBB,” pesan Iswan saat dihubungi dari Kuala Kurun, Selasa.

Legislator yang berasal dari daerah pemilihan I yang mencakup wilayah Kecamatan Sepang, Mihing Raya dan Kurun ini mengatakan, pajak yang dibayarkan itu, nantinya akan digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan.

Pemerintah kabupaten juga diminta aktif, melakukan sosialisasi tentang pentingnya tertib membayar PBB. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB semakin meningkat.

“Peran serta masyarakat dalam membangun daerah, salah satunya dapat diwujudkan melalui pembayaran PBB,” terang politisi Partai Demokrat ini.

Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Gumas, Edison menjelaskan pihaknya terus melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak, agar tertib dalam membayar PBB.

Pada tahun 2018 target PBB adalah sekitar Rp750 juta dan dapat tercapai. Keberhasilan tersebut, tidak lepas dari peran aktif pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, wajib pajak serta pihak terkait lainnya.

“Untuk PBB kami dibantu oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan. Jadi penagihan dilakukan secara jemput bola ke wajib pajak,” imbuhnya.

Pembayaran PBB juga dilakukan dengan cara transfer ke rekening kas daerah. Sejauh ini, sejumlah wajib pajak memanfaatkan cara transfer ke rekening kas daerah, karena memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran.

“Tahun ini kami juga berupaya agar target PBB terpenuhi. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional setempat, untuk menjaring wajib pajak baru yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap," demikian Edison.