Pemkab Sukamara berhasil raih opini WTP ke-7

id Pemkab sukamara, pemerintah kabupaten sukamara, windu subagio, opini wajar tanpa pengecualian, wtp, bpk ri, badan pemeriksa keuangan, sistem administr

Bupati Sukamara Windu Subagio dan Wakil Bupati Sukamara Ahmadi. (Foto Istimewa)

Sukamara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng untuk yang ke-7 kalinya.

"Kami bersyukur karena Pemkab Sukamara kembali meraih opini WTP untuk ke-7 kalinya," kata Bupati Sukamara Windu Subagio saat dihubungi dari Sukamara, Minggu.

Menurutnya, pencapaian itu bukanlah hal yang mudah sebab perlu kerja keras dan kerja bersama dari semua pihak di lingkup pemkab. Mulai dari jajaran pimpinan hingga para staf yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Pencapaian yang luar biasa itu tidak membuat pihaknya puas, sebab tantangan kedepan akan semakin berat, yakni mempertahankan serta meningkatkannya untuk menjadi lebih baik lagi.

"Kami akan terus memacu kinerja aparatur sipil negara (ASN) di setiap lini agar bekerja secara disiplin sesuai aturan yang berlaku, sehingga opini WTP bisa terus dipertahankan," tegasnya kepada Antara Kalteng.

Windu menegaskan, raihan opini WTP sebagai bukti Pemkab Sukamara selalu bekerja maksimal dan bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada daerah serta masyarakat. Terutama dalam hal penerapan mekanisme sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pencapaian ini juga sebagai bagian dari upaya pemkab untuk mewujudkan Sukamara yang sejahtera, maju dan bermartabat didukung pemerintahan yang profesional (Setara).

WTP yang diterima pada tahun 2019 ini, diharapkan memacu peningkatan pelayanan ASN menjadi lebih baik dan ikhlas dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah, serta terciptanya tertib administrasi keuangan daerah secara menyeluruh tanpa adanya kesalahan.

"Para ASN harus sadar dan mengingat kembali tugas utama mereka, yakni sebagai abdi negara yang melayani masyarakat. Untuk itu berbagai capaian yang berhasil diraih, merupakan kewajiban yang sudah seharusnya dipersembahkan kepada daerah dan masyarakat," tegasnya.
 

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar