Wabup Kotim tegaskan data penerima KHBS langsung dari Kemensos

Kamis, 12 Maret 2026 21:06 WIB

Wakil Bupati Kotim menyerahkan Kartu Huma Betang Sejahtera bagi masyarakat yang kurang mampu, Kamis (12/3/2026). ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Irawati menegaskan bahwa seluruh data penerima manfaat Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) bersumber langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Ini perlu benar-benar dipahami oleh masyarakat, supaya jangan sampai salah kaprah. Nanti dikira kepala desa atau lurah yang mendata. Kita disini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kemensos,” kata Irawati di Sampit, Kamis.

Hal ini ia sampaikan saat peluncuran KHBS di wilayah Kotim yang dipusatkan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Rizky Ramadhana Badjuri.

Program KHBS merupakan salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Irawati berupaya meluruskan persepsi di masyarakat agar tidak menyalahkan aparatur tingkat bawah jika terdapat perbedaan data di lapangan. Ia menjelaskan, basis data yang digunakan merujuk pada DTSEN dari Kemensos.

Menurutnya, pemerintah daerah maupun perangkat desa tidak memiliki kewenangan mandiri dalam menentukan nama-nama yang berhak menerima bantuan sosial strategis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

“Jadi tidak ada permainan di tingkat kades, lurah, maupun RT,” tegas Irawati.

Ia juga menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil validasi terbaru, total penerima di KHBS di Kotim tercatat sebanyak 28.492 dari data awal sebanyak 33.116 Kepala Keluarga (KK).

Pengurangan ini dilakukan setelah adanya proses verifikasi terhadap data warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun data ganda yang terdeteksi sistem.

Irawati bercerita, sebelumnya pihaknya telah berupaya mendatangi langsung Kemensos untuk klarifikasi data penerima manfaat namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari kementerian terkait.

Langkah ini diambil agar daerah dapat menyesuaikan data dengan kondisi riil, sebab berdasarkan pantauan di lapangan ada calon penerima manfaat yang sebenarnya sudah meninggal dunia, ada juga yang pindah, kondisi ekonominya meningkat, bahkan ada yang datanya ganda.

Kemudian, pihaknya menyampaikan hal tersebut kepada Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah yang akhirnya menindaklanjuti dan memverifikasi kembali, sehingga calon penerima yang sudah tidak masuk kategori bisa dikeluarkan.

“Dengan dikeluarkan itu pula, maka sisa kartu bisa diberikan kepada warga lain yang memang membutuhkan,” lanjutnya.

Irawati menambahkan, saat ini, peluncuran dan penyerahan kartu baru dilaksanakan di delapan kecamatan, sementara sembilan kecamatan sisanya akan segera menyusul secara bertahap.

Keterbatasan teknis dalam proses pencetakan kartu di Diskominfo Kalteng menjadi alasan utama distribusi tidak dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah.

Irawati juga berpesan agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi kondusif lingkungan, terlebih saat ini bertepatan dengan suasana bulan suci Ramadhan.

Ia berharap semangat Habaring Hurung dan filosofi Huma Betang dikedepankan jika terdapat permasalahan terkait penyaluran bantuan di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotim terus berkomitmen bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran dan tepat manfaat.

Irawati juga berharap para keluarga penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang paling mendesak.

“Jangan sampai ada yang jadi provokator, akhirnya kasihan lurah kami. Sampaikan ke tetangga bahwa data ini dari pusat. Jika ada masalah, kita duduk sama-sama bicarakan baik-baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adu fisik,” demikian Irawati.