Legislator: Kepala SKPD harus manfaatkan setiap peluang untuk PAD

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah Nenie A Lambung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya kreatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dengan kerja keras, kreatifitas, dan kejelian membaca setiap peluang, PAD bisa meningkat. Kami berharap Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa lebih kreatif dan mempunyai terobosan baru dalam menggali sumber PAD," kata Nenie di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat.

Menurut dia, kemampuan pemerintah dalam menggali dam memaksimalkan potensi PAD merupakan salah satu indikator kemandirian daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di era otonomi daerah.

Dia mengatakan kreativitas menggali PAD yang dilakukan setiap Kepala SKPD bersama jajarannya tersebut bertujuan meningkatkan target APBD untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Nenie mengatakan bila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, upaya melakukan peningkatan PAD bisa dilakukan dengan menetapkan target pajak dan retribusi daerah.

Terlebih, lanjut dia, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk kreatif meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu, lanjut dia, pimpinan SKPD juga harus lebih proaktif dalam membuat program dan mencari sumber dana, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat. Jadi, tidak hanya bergantung pada anggaran yang tersedia di pemerintah kota.

"Kalau berharap dari anggaran yang tersedia seperti dialokasikan selama ini, agaknya sulit mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Palangka Raya. Jadi, pimpinan SPKD harus kreatif menggali PAD bagi mempercepat pembangunan," katanya.

Pemerintah kota itu  juga diminta semakin aktif bergerak dalam meningkatkan PAD. Salah satu cara menurut dia adalah dengan "jemput bola" terkait retribusi dan pajak daerah.

Dia juga minta pemerintah kota itu untuk memberi kemudahan proses dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar pajak maupun retribusi.