Banyak usulan anggaran dipangkas akibat beban APBD Kotim terlalu berat

Sampit (ANTARA) - Tim anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah terpaksa memangkas cukup banyak usulan anggaran program lantaran beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 nanti terlalu berat.

"Ibaratnya, tahun 2020 nanti kita harus mengencangkan ikat pinggang karena banyak tanggungan kewajiban yang harus dipenuhi. Usulan anggaran banyak yang kami pangkas. Itu pun defisitnya masih besar," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Rabu.

Halikinnor menjelaskan, pada 2020 nantinya banyak kewajiban pembiayaan yang harus dipenuhi dan menyedot anggaran sangat besar dari dana APBD. Kondisi ini membuat dana yang bisa digunakan untuk program lain sangat terbatas meski saat ini APBD Kotawaringin Timur sudah menembus angka Rp2,1 triliun.

Pemerintah daerah harus melunasi biaya pembangunan sejumlah proyek besar yang didanai dengan sistem tahun jamak atau multi years selama tiga tahun. Tahun 2020 nanti merupakan tahun terakhir untuk pelunasan pembiayaan tersebut dan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran lebih dari Rp200 miliar.

Kotawaringin Timur juga akan menggelar pemilu kepala daerah pada 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Pesta demokrasi ini akan menghabiskan dana antara Rp50 miliar hingga Rp70 miliar.

Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional juga menambah beban anggaran. Dana yang harus disiapkan untuk membayar iuran warga penerima bantuan iuran meningkat dari Rp24 miliar menjadi Rp53 miliar. Namun terbatasnya anggaran membuat pemerintah daerah berencana tetap menganggarkan Rp24 miliar pada APBD murni, sedangkan sisanya diupayakan pada APBD Perubahan.

Biaya lain yang harus disiapkan adalah terkait ditunjuknya Kotawaringin Timur sebagai tuan rumah Festival Anak Saleh yang diperkirakan membutuhkan dana antara Rp3,5 miliar sampai Rp4 miliar.

Kondisi ini diperparah dengan menurun drastisnya dana bagi hasil yang diterima Kotawaringin Timur dari pemerintah pusat, berkurang sekitar Rp45 miliar dari biasanya. Halikinnor mengaku belum tahu penyebabnya, namun dia memperkirakan hal itu akibat realisasi penerimaan pajak juga menurun.

"Apa boleh buat. Makanya kita berhemat. APBD 2020 menanggung beban yang sangat berat. Saat ini dihitung oleh tim anggaran, kita diperkirakan defisit sekitar Rp150 miliar atau sekitar 10 persen padahal biasanya defisit itu maksimal hanya sekitar 4,5 persen," kata Halikinnor.

Tim anggaran sudah berupaya mencari solusi dengan memangkas usulan anggaran dan menghapus usulan sejumlah program. Tujuannya agar bisa berhemat dan mengurangi defisit yang ada.

Tim anggaran pemerintah kabupaten menyepakati memangkas 25 persen. Pengadaan pakaian dinas juga ditiadakan, melainkan hanya atribut seragam untuk menyesuaikan aturan terbaru terkait pakaian dinas.

Gaji dan tunjangan pegawai juga tidak dianggarkan 14 bulan padahal sesuai ketentuan dianggarkan 14 bulan karena ada gaji ke-13 dan THR atau tunjangan hari raya. Untuk sementara hanya dianggarkan 12 bulan dan rencananya diupayakan pada APBD Perubahan.

"Ada lima yang dipangkas, tapi itu pun ternyata masih defisit karena memang beban kita besar. Kami mempersilakan masyarakat turut memantau pembahasan anggaran karena sudah zamannya transparansi, apalagi dalam membahas APBD," demikian Halikinnor.