Gubernur Kalteng temui Mendagri di Jakarta, ini hasilnya

id Pemprov kalteng, kalteng, kalimantan tengah, sugianto sabran, anies baswedan, appsi, mendagri, tito karnavian, gubernur, jakarta

Gubernur Kalteng temui Mendagri di Jakarta, ini hasilnya

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) di Jakarta, Kamis, (7/11/2019). ​​​​​​​ (ANTARA/Ho-Pemprov Kalteng)

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta pada Kamis (7/11).

Sugianto bertemu dengan Tito Karnavian bersama dengan gubernur dari provinsi lainnya yang tergabung dalam Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

"Pertemuan itu bertujuan untuk melakukan audiensi dengan Mendagri terkait rencana pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) VI," katanya di Jakarta.

Adapun selain Sugianto, gubernur dari daerah lainnya yang turut berpartisipasi, diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Papua Barat Dominggus Mandacan, Sumatra Barat Irwan Prayitno dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

"Alhamdulillah sudah bertemu dan melakukan koordinasi lanjutan untuk pelaksanaan Munas VI di Jakarta nantinya," jelasnya di sela kegiatan.

Salah satu harapan yang diinginkan dari pertemuan itu, yakni meminta kehadiran Mendagri pada kegiatan Munas VI APPSI pada 25-27 November 2019.

Nantinya Tito akan memberikan arahan tentang perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya di masing-masing daerah. Hingga pada akhirnya program dan kegiatan di tiap provinsi terintegrasi secara maksimal dengan pemerintah pusat.

“Nantinya pada saat Munas digelar, akan dilakukan diskusi dan koordinasi mengenai pembangunan di daerah. Kami sebagai perwakilan Kalteng antusias menunggu pertemuan tersebut," jelas Sugianto.

Melalui Munas itu, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat maupun pemprov lainnya dengan Pemprov Kalteng, bisa terjalin dengan baik. Sehingga setiap pelaksanaan pembangunan di daerah bisa berjalan baik dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi dan bidang lainnya secara merata.

Pertemuan itu dianggap strategis, sebab akan menjadi sarana bagi setiap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, untuk saling berkoordinasi dan membahas hal-hal yang dianggap perlu dan bersifat prioritas.