DPRD desak Pemkab Bartim akomodir berbagai usulan pembangunan
Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah diminta mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan melalui para wakil rakyat pada pelaksanaan reses perorangan belum lama ini.
"Usulan masyarakat tersebut telah kami sampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, melalui sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil kunjungan kerja dalam daerah," kata Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio di Tamiang Layang, Kamis.
Hasil reses diharapkan segera ditindaklanjuti pemkab. Usulan masyarakat akan dibahas nantinya secara bersama-sama dengan melihat kepentingan yang menjadi prioritas pada program pembangunan daerah pada tahun anggaran 2021 mendatang.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara resmi menerima dokumen hasil reses perorangan pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur yang diserahkan langsung Nur Sulistio kepada Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh Al Qadry.
Sebelum diserahkan, hasil reses dilaporkan dan dibacakan secara resmi dan terbuka untuk umum oleh enam fraksi di DPRD Barito Timur yakni Fraksi Golkar, PKPI, Demokrat, Nasdem, PDI Perjuangan dan Gerindra.
Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Ariantho S Muler mengatakan, ada beberapa hal penting yang ditanggapi serius, diantaranya program ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, bantuan bibit dan bantuan ternak, serta pendidikan dan kesehatan.
"Di bidang kesehatan, masyarakat mengusulkan bisa mendapat program kesehatan dari BPJS yang dibiayai pemerintah kabupaten," jelasnya.
Ariantho juga menilai, banyaknya usulan pembangunan infrastruktur dibandingkan anggaran yang terakomodasi dalam APBD Barito Timur bisa dikatakan terbatas.
Untuk itu, pembangunan infrastruktur akan menjadi bahan pembahasan yang disandingkan dengan program prioritas pembangunan, baik dari manfaat dan lainnya.
"Jalan yang menjadi program prioritas seperti jalan poros desa maupun jalan penghubung antar desa, serta antar kecamatan," ucapnya.
Usai sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil kunjungan kerja dalam daerah, berlanjut ke sidang paripurna dengan agenda penutupan masa sidang I tahun 2019 dan pembukaan masa sidang II tahun 2020.
Hasil kerja semasa sidang I tahun 2019 telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan secara terbuka kepada masyarakat.
Apa saja yang tidak terlaksana atau belum bisa dilaksanakan pada masa sidang I tahun 2019, akan dievaluasi agar tidak terulang dan bisa dilaksanakan pada masa sidang II tahun 2020.
Dalam laporan hasil kerja masa sidang I, hasil kerja bersama baik di bidang penyelenggaraan pemerintah, legislasi dan pengawasan juga telah disampaikan agar dievaluasi dan yang tidak terlaksana akan menjadi porioritas pada masa sidang II tahun 2020.
"Usulan masyarakat tersebut telah kami sampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, melalui sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil kunjungan kerja dalam daerah," kata Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio di Tamiang Layang, Kamis.
Hasil reses diharapkan segera ditindaklanjuti pemkab. Usulan masyarakat akan dibahas nantinya secara bersama-sama dengan melihat kepentingan yang menjadi prioritas pada program pembangunan daerah pada tahun anggaran 2021 mendatang.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara resmi menerima dokumen hasil reses perorangan pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur yang diserahkan langsung Nur Sulistio kepada Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh Al Qadry.
Sebelum diserahkan, hasil reses dilaporkan dan dibacakan secara resmi dan terbuka untuk umum oleh enam fraksi di DPRD Barito Timur yakni Fraksi Golkar, PKPI, Demokrat, Nasdem, PDI Perjuangan dan Gerindra.
Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Ariantho S Muler mengatakan, ada beberapa hal penting yang ditanggapi serius, diantaranya program ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, bantuan bibit dan bantuan ternak, serta pendidikan dan kesehatan.
"Di bidang kesehatan, masyarakat mengusulkan bisa mendapat program kesehatan dari BPJS yang dibiayai pemerintah kabupaten," jelasnya.
Ariantho juga menilai, banyaknya usulan pembangunan infrastruktur dibandingkan anggaran yang terakomodasi dalam APBD Barito Timur bisa dikatakan terbatas.
Untuk itu, pembangunan infrastruktur akan menjadi bahan pembahasan yang disandingkan dengan program prioritas pembangunan, baik dari manfaat dan lainnya.
"Jalan yang menjadi program prioritas seperti jalan poros desa maupun jalan penghubung antar desa, serta antar kecamatan," ucapnya.
Usai sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil kunjungan kerja dalam daerah, berlanjut ke sidang paripurna dengan agenda penutupan masa sidang I tahun 2019 dan pembukaan masa sidang II tahun 2020.
Hasil kerja semasa sidang I tahun 2019 telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan secara terbuka kepada masyarakat.
Apa saja yang tidak terlaksana atau belum bisa dilaksanakan pada masa sidang I tahun 2019, akan dievaluasi agar tidak terulang dan bisa dilaksanakan pada masa sidang II tahun 2020.
Dalam laporan hasil kerja masa sidang I, hasil kerja bersama baik di bidang penyelenggaraan pemerintah, legislasi dan pengawasan juga telah disampaikan agar dievaluasi dan yang tidak terlaksana akan menjadi porioritas pada masa sidang II tahun 2020.