Ini jadwal Musorprovlub KONI Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah dipastikan digelar di Kota Palangka Raya pada 21-23 Februari 2020.

Ketua Panitia Pelaksana Musorprovlub KONI Kalteng Falery Tuwan mengatakan pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan careteker pengurus KONI setempat dan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon ketua.

"Hari ini kami melakukan berbagai kesiapan mulai pembuatan undangan yang akan di sebar ke setiap cabang olahraga, ketua beserta sekretaris KONI kabupaten atau kota, badan fungsional untuk nantinya dapat hadir di Musorprovlub," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Falery yang juga menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan, berbagai hal untuk kegiatan tersebut sudah benar-benar dipersiapkan dengan matang oleh pihaknya.

Hal itu dilakukan agar Musorprovlub KONI Kalteng berjalan lancar dan menghasilkan ketua beserta kepengurusan yang baru karena dalam waktu dekat pengurus yang baru akan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilaksanakan di Papua.

"Kami berharap dengan Musorprovlub ini menghasilkan pengurus KONI Kalteng yang baru, sehingga menyiapkan berbagai program untuk salah satunya PON di Papua kedepan," ucapnya.

Sementara itu anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Silvanus Ales Sea menyebutkan, pendaftaran untuk bakal calon ketua KONI Kalteng sudah dibuka sejak 11 Februari dan akan ditutup pada 16 Februari 2020 dengan batas waktu pukul 20.00 WIB.

Verifikasi dan validasi terhadap data bakal calon yang sudah mendaftar akan dilaksanakan dari 17-18 Februari 2020. Verifikasi tersebut rencananya dilaksanakan di Sekretariat KONI Kalteng setiap hari hingga selesai.

"Silakan bagi bakal calon yang ingin mengambil formulir, dipersilakan mulai hari ini, setiap hari jam kerja," kata Ales.

Ditambahkan Ales, pihaknya sudah memiliki data mengenai keabsahan persyaratan keanggotaan yang sudah terdaftar sah serta memiliki surat keputusan (SK) kepengurusan atau surat resmi.

"Tinggal kami cek satu persatu mengenai keabsahan, SK dari peserta. Saat ini sambil jalan mengenai pengecekan tersebut. Nantinya juga akan disampaikan oleh Ketua TPP, mengenai perkembangan lebih lanjut," demikian Ales.