Optimalkan Raperda Pengelolaan DAS, Pansus DPRD perlu banyak referensi

Palangka Raya (ANTARA) - Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DPRD Kalimantan Tengah, dianggap perlu melakukan kaji banding ke Provinsi Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur, agar mendapatkan banyak referensi terkait pengelolaan DAS.

Apabila tidak memungkinkan berkunjung langsung ke dua provinsi itu, setidaknya mengirim surat yang intinya meminta penjelasan terkait pengelolaan DAS, kata Anggota Pansus Raperda Pengelolaan DAS Kalteng Achmad Rasyid di Palangka Raya, kemarin.

"Kultur sungai dan tanah di Kalbar maupun Kaltim itu nyaris sama dengan Kalteng. Kita perlu mendapat referensi dari dua provinsi itu dalam  mengelola DAS. Mereka sudah lebih dahulu punya landasan hukum mengelola DAS," ucapnya.

Dikatakan, Pansus DPRD Kalteng awalnya mengira DAS hanya berkaitan dengan Sungai. Namun, setelah mendapat penjelasan dari Balai Pengelolaan DAS Kahayan, ternyata ruang lingkup DAS sangat luas, bukan sekedar aliran Sungai.

Achmad Rasyid mengatakan, selain mendapatkan referensi dari Pemprov Kalbar dan Kaltim, Pansus pun perlu lakukan peninjauan langsung ke semua DAS di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu.

"Jadi, referensinya tidak hanya data, tapi juga kondisi langsung di lapangan. Ini akan berdampak besar terhadap isi Raperda Pengelolaan DAS yang saat ini dibahas," ucapnya.

Baca juga: DPRD dukung PLN targetkan seluruh desa di Kalteng 2024 dialiri listrik

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kalteng menegaskan bahwa Raperda Pengelolaan DAS bukan hanya menjaga ekosistem alam agar tidak rusak, tapi juga memberikan manfaat yang besar masyarakat, khususnya lokal.

"Kami juga mengharapkan raperda ini nantinya berdampak positif bagi daerah dan masyarakat," demikian wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barsel, Bartim, Barut dan Murung Raya ini.

Baca juga: DPRD Kalteng cek pembangunan dan kesiapan PLTU di Gumas

Baca juga: 2021 PLTU di Gumas ditargetkan aliri listrik ke masyarakat Kalteng