Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diingatkan untuk terbuka dalam penanganan COVID-19, termasuk terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi.
"Transparansi ini penting supaya kita semua bisa turut membantu mengawasi agar semua berjalan dengan baik. Itu juga menjadi dasar bagi kita untuk memeriksa apakah masih ada warga yang tidak masuk daftar penerima padahal mereka berhak," kata anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Abadi mengingatkan di Sampit, Selasa.
Politisi PKB ini menilai, sudah sewajarnya DPRD mengingatkan masalah tersebut sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten.
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini, transparansi sangat penting. Selain untuk mencegah penyimpangan, transparansi juga untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran sehingga tidak ada warga yang tidak menerima bantuan.
Keterbukaan anggaran dan penyaluran bantuan tersebut sangat penting agar tidak sampai terjadi kesalahan. Selain itu, ini juga menjadi cara agar masyarakat proaktif mendukung pelaksanaan program pemerintah.
"Aturannya kan sudah jelas dalam pengelolaan anggaran penanganan COVID-19. Jangan ada yang berpikir macam-macam karena semua anggaran harus dipertanggungjawabkan," kata Abadi.
Keterbukaan terkait data penerima bantuan sosial, kata dia, juga akan bermanfaat bagi pemerintah daerah. Dengan begitu akan diketahui jika ada warga tidak mampu yang belum terdata sebagai penerima, warga yang terdata ganda dan data penting lainnya.
Menurut Abadi, masalah transparansi pengelolaan bantuan sosial penanganan COVID-19 ini sesuai dengan penekanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Abadi mengatakan, KPK mendorong pemerintah daerah dan media lokal untuk memberikan informasi terkini terkait penanganan COVID-19 terutama penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Baca juga: Legislator Kotim perjuangkan bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat
