Menteri Keuangan diminta percepat pencairan insentif nakes

id Bambang Soesatyo,Menteri Keuangan ,insentif nakes,Menteri Keuangan diminta percepat pencairan insentif nakes

Menteri Keuangan diminta percepat pencairan insentif nakes

Ilustrasi- Tenaga kesehatan di Lampung yang tengah bertugas selama pandemi COVID-19. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Menteri Keuangan untuk mempercepat pencairan insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) di Tanah Air.

"Presiden Joko Widodo telah memperpanjang pemberian insentif nakes dari akhir Juni 2021 menjadi hingga akhir tahun 2021," kata Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Bamsoet menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020, besaran insentif untuk nakes, antara lain dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum, dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lain Rp5 juta.

Bamsoet mengatakan per 9 Juli 2021 realisasi pembayaran insentif nakes mencapai Rp2,9 triliun yang diberikan kepada 375 ribu nakes, sedangkan realisasi santunan kematian sebesar Rp49,8 miliar.

Baca juga: Realisasi inakesda empat kabupaten di Kalteng nol persen

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta pemerintah daerah bisa bergerak cepat dalam mencairkan insentif nakes. Saat ini setidaknya ada 19 pemerintah provinsi yang dinilai lamban menyalurkan realisasi anggaran penanganan COVID-19 hingga insentif nakes, padahal dananya sudah tersedia.

"Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menegur 19 pemerintah provinsi tersebut dan meminta gubernur agar segera berkoordinasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah. Jangan sampai karena kendala teknis peraturan dan birokrasi menyebabkan pencairan insentif nakes tertunda," kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini mengingatkan agar tidak ada satu pun pihak yang berani memotong insentif nakes. Karenanya, perlu pengawasan dari semua pihak agar tidak terjadi pemotongan insentif nakes.

"Menurut keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada laporan pemangkasan insentif nakes oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran 50 hingga 70 persen. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terbukti melakukan pemotongan tanpa dasar hukum, maka oknum tersebut harus mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal," kata Bamsoet.

Baca juga: BPJAMSOSTEK serahkan santunan ke ahli waris nakes terpapar COVID-19

Bamsoet memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para tenaga kesehatan (nakes) yang terus berjuang melawan penyebaran COVID-19. Tanpa kenal lelah para nakes terus berjibaku menyelamatkan pasien COVID-19 dengan mempertaruhkan nyawa sendiri.

"Para tenaga nakes adalah pahlawan kemanusiaan yang berperang di garis terdepan melawan pandemi COVID-19. Mereka rela menyelamatkan nyawa manusia dengan risiko nyawanya sendiri. Data Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencatat sebanyak 545 dokter, 445 perawat, serta 257 bidan telah gugur akibat terpapar virus COVID-19," jelas Bamsoet usai rapat virtual dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Jakarta, Senin (19/7).

Turut serta pengurus PB IDI, antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Zubairi Djoerban, Ketua Dewan Pakar Meladi Rasmin, Ketua Umum Daeng M Faqih, Wakil Ketua Umum 1 Muhammad Adib Khumaidi, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pukovisa Prawiroharjo, Ketua Umum Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia David Perdanakusuma, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran Poedjo Hartono, Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia Emi Nurjasmi, serta Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Nurul Falah Eddy Pariang.

Baca juga: Menkes: Kami sangat apresiasi inisiatif kepedulian Gojek untuk nakes

Baca juga: Sejumlah faskes mencari relawan namun peminatnya tak banyak

Baca juga: Ridwan Kamil beri kue untuk nakes di 92 rumah sakit

Pewarta :
Uploader : Admin Kalteng
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar