Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR harus memiliki rumah layak huni.
Menteri Basuki mengatakan penyaluran KPR subsidi FLPP bagi MBR tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang, sehingga keluhan konsumen bisa diatasi dengan baik.
“Setiap rumah subsidi yang dibangun wajib memenuhi ketentuan teknis bangunan dan kelayakan hunian rumah seperti keselamatan, kesehatan, pencahayaan dan luas minimum,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: BPJAMSOSTEK-BTN berikan fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta
Kementerian PUPR berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Pada tahun 2022, penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) program FLPP bekerjasama dengan 38 bank pelaksana yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara daring dengan BP Tapera.
Adapun 38 Bank tersebut terdiri dari 7 Bank Nasional antara lain BTN dan BTN Syariah, BNI, BRI, Mandiri, BSI, Artha Graha, dan Mega Syariah dan 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD) diantaranya BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Selatan Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, dan BPD Kalimantan Timur.
Baca juga: Kebijakan perpanjangan DP nol persen bagi KKB maupun KPR hingga 2023
Selanjutnya Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT, Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD SUmut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, BPD Jawa Barat dan Banten.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini akan menjadi pedoman dan landasan sinergi antara BP Tapera dengan bank penyalur dalam operasional penyaluran dana FLPP. Kerja sama ini meliputi penyaluran dan
pengembalian dana FLPP melalui KPR Sejahtera secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memberi manfaat bagi MBR hingga pelaporan penyalurannya.
"Untuk itu, dalam penyaluran dana FLPP tahun 2022 ini, kami menginginkan komitmen Bank Penyalur FLPP dengan kewajiban untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi secara periodik,” kata Adi Setianto.
Baca juga: Akad KPR massal 3.000 unit di seluruh Indonesia
Baca juga: Artikel - Pembeli hunian kian kritis
Baca juga: Artikel - Menghadirkan rumah terjangkau bagi ASN
Berita Terkait
Air minum terdistribusi di IKN pada Juni
Selasa, 16 April 2024 15:53 Wib
Menteri PUPR pastikan pasokan air aman sebelum Presiden berkantor di IKN
Rabu, 13 Maret 2024 14:29 Wib
Interior Kantor Presiden di IKN gunakan produk domestik
Jumat, 3 November 2023 21:47 Wib
Menteri PUPR : Inpres solusi percepat akses air bersih
Kamis, 12 Oktober 2023 17:37 Wib
Taman Jokowi-Iriana di Papua Barat ditata ulang
Kamis, 28 September 2023 15:49 Wib
Menteri PUPR dan Menkeu dinilai cocok jadi cawapres Ganjar
Senin, 11 September 2023 15:08 Wib
Perbaikan jalan Kawasan Penyangga IKN selesai Desember
Sabtu, 29 Juli 2023 20:24 Wib
Jokowi: Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN berjalan lancar
Rabu, 12 Juli 2023 22:06 Wib