Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Siti Nafsiah mengaku ada menerima keluhan dari para petani di Kelurahan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, kesulitan mendapatkan pupuk dan racun atau pestisida hama tanaman padi.
"Kalaupun ada pupuk, harganya mencapai Rp800 ribu per sak. Ini jelas sangat memberatkan petani," kata Siti Nafsiah yang sedang melakukan reses perseorangan ke Gunung Mas saat dihubungi dari Palangka Raya, Selasa.
Politisi Partai Golongan Karya yang baru terpilih sebagai Ketua Komisi III DPRD Kalteng itu pun meminta pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Gunung Mas, agar bersama-sama membantu petani dalam mendapatkan pupuk maupun pestisida.
Dia mengatakan, bantuan dari pemerintah tersebut tidak hanya meringankan beban petani dalam menanam padi di sawah, tapi juga akan berdampak besar terhadap produksi pangan, khususnya beras di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini.
"Apalagi Kalteng kan menjadi lokasi program food estate Pemerintah Pusat. Jadi, sudah sepatutnya petani di Kalteng perlu mendapatkan perhatian dan bantuan untuk meningkatkan produksinya," kata Nafsiah.
Selain menyerap aspirasi masyarakat saat reses perseorangan, wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan itu, turut menyalurkan bantuan perahu karet ke warga yang sering terdampak banjir.
Dia mengatakan, bantuan perahu karet itu diserahkan usai melakukan pertemuan dengan Lurah beserta jajarannya dan sejumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Kurun. Dan, dari pertemuan itu ditemukan banyak aspirasi, termasuk seringnya terjadi banjir di wilayah setempat.
"Saya berharap bantuan perahu karet itu dapat membantu mengevakuasi warga ketika akan terjadi korban banjir. Sedangkan untuk aspirasi dan keluhan yang saya terima saat reses perseorangan, akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait," demikian Nafsiah.
Baca juga: DPRD Kalteng dukung Pusat cabut PCR jadi syarat perjalanan domestik
Baca juga: DPRD Kalteng: Tingkatkan kembali sarpras dan tenaga medis puskesmas
Baca juga: DPRD Kalteng: Perlu ada evaluasi secara berkala terkait Shrimp estate
