DPRD Kalteng: Tingkatkan kembali sarpras dan tenaga medis puskesmas

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah setempat, agar kembali memperhatikan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga medis di puskesmas.

Peningkatan sarpras dan tenaga medis di puskesmas itu harus kembali dilakukan pada tahun 2022 ini, karena adanya usulan dari sejumlah masyarakat yang disampaikan kepada DPRD saat melaksanakan reses, kata Faridawaty di Palangka Raya, Senin.

"Usulan itu tentunya sangat baik, karena berkaitan langsung dengan puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi, kami harapkan bisa menjadikan kebutuhan tersebut di tahun 2022," ucapnya.

Dia pun mencontohkan kondisi puskesmas Kereng Pangi di Kota Palangka Raya, yang sebelumnya memiliki prestasi mengagumkan pada tahun 2015 dengan meraih peringkat 2 terbaik se Kalteng, namun sekarang ini bangunannya ada mengalami kerusakan.

Ketua Partai Nasdem Kalteng itu mengatakan, Puskesmas Kereng Pangi juga memiliki ruang tunggu yang tidak memadai. Di mana jumlah jumlah pasien lebih banyak dibandingkan ruang tunggu, sehingga tidak lagi mampu ditampung semua.

"Alat di Poli Gigi pun mengalami kerusakan. Alhasil, kerja dokter gigi di Puskesmas Kereng Pangi menjadi tidak optimal. Itulah kenapa kami mengingatkan dan meminta agar sarpras puskesmas kembali ditingkatkan," kata Faridawaty.

Selain di Palangka Raya, lanjut dia, puskesmas di  Kasongan, Kabupaten Katingan, juga memerlukan peningkatan sarpras dan tenaga medis. Sebab, sampai sekarang ini, puskesmas di wilayah tersebut menjadi tidak optimal.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan itu mengatakan. setiap tahun jumlah masyarakat terus mengalami penambahan, sehingga sarpras dan tenaga medis di tingkat puskesmas perlu terus ditingkatkan.

"Jumlah tenaga medis, baik dokter, perawat, apoteker dan bidan, harus bisa disesuaikan dengan perkembangan penduduk," demikian Faridawaty.

Baca juga: DPRD Kalteng: Perlu ada evaluasi secara berkala terkait Shrimp estate

Baca juga: Fraksi Golkar ungkap pergantian pimpinan komisi di DPRD Kalteng