Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung merupakan kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara.
Presiden Jokowi saat menghadiri Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara di Jakarta, Rabu, mengatakan kemitraan strategis antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) itu pula yang mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain.
Baca juga: Atasi kekurangan hakim, Jokowi minta KY buat langkah progresif
“Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan terhadap para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat,” kata Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, presiden mengapresiasi KY dan MA yang membentuk tim penghubung guna menjembatani komunikasi antara kedua lembaga, khususnya dalam mencari solusi ketika timbul perbedaan pendapat.
“Termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan dari masyarakat dan pencari keadilan,” ujar presiden.
Baca juga: Jokowi soroti kegagalan kesepakatan gencatan senjata Rusia-Ukraina
Ia mengingatkan keberhasilan untuk meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Serta memberikan kontribusi yg nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, presiden mengatakan peran KY dalam reformasi peradilan sangat penting, di antaranya, untuk memperkuat keadilan negara dalam mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Baca juga: Antisipasi perang dunia, Jokowi ajak masyarakat ikut wajib militer, hoaks
Baca juga: Jokowi laporkan SPT Pajak Tahun 2021 melalui 'e-filing'
“Komisi Yudisial harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas peradilan,” jelas Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi di Istana Negara, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Berita Terkait
Pemerintah terus bekerja keras berantas kemiskinan, kata Jokowi
Sabtu, 18 Mei 2024 22:28 Wib
KSP bantah Jokowi sibukkan diri tak diundang Rakernas PDIP
Sabtu, 18 Mei 2024 13:17 Wib
Jokowi dan Ma'ruf Amin tak diundang PDI Perjuangan di Rakernas V
Jumat, 17 Mei 2024 15:05 Wib
Grace Natalie-Juri Ardiantoro jadi Stafsus Presiden
Rabu, 15 Mei 2024 22:49 Wib
Perpres terkait standar layanan rawat inap Jaminan Kesehatan
Senin, 13 Mei 2024 19:40 Wib
Jokowi : Impor beras tak sampai 5 persen kebutuhan nasional
Senin, 13 Mei 2024 16:01 Wib
Jokowi disambut ribuan warga saat kunjungi Mall The Park Kendari
Senin, 13 Mei 2024 12:34 Wib
Arahan Jokowi beri data ke Prabowo sebagai upaya transisi
Jumat, 10 Mei 2024 22:27 Wib