Sampit (ANTARA) - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Endra Rosana mengaku sangat prihatin atas banyaknya tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi, sehingga dia berharap pemerintah kabupaten bisa memfasilitasi mendapatkan pekerjaan baru.
"Pemerintah wajib melakukan pembinaan serius bagi tenaga kontrak yang tidak lulus dengan aksi nyata pemberdayaan penguatan kapasitas yang dimiliki melalui Disnakertrans, baik itu pelatihan melalui Balai Latihan Kerja maupun mengadakan Job Fair (bursa kerja)," kata Endra di Sampit, Jumat.
Kamis (30/6) kemarin Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengumumkan hasil seleksi ulang bagi tenaga kerja kontrak. Hasil tersebut diumumkan masing-masing satuan organisasi perangkat daerah.
Bupati Halikinnor menyebut, dari 3.500 orang tenaga kontrak yang mengikuti seleksi, ada 1.000 orang lebih yang dinyatakan gagal. Mereka yang gagal resmi tidak dipekerjakan lagi karena kontrak kerja mereka berakhir pada 30 Juni 2022 atau kemarin.
Endra mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Dia miris membayangkan para eks tenaga kontrak itu kehilangan pekerjaan secara mendadak padahal mereka harus menafkahi keluarga.
KNPI mendorong pemerintah kabupaten tetap berupaya membantu para eks tenaga kontrak agar bisa mendapatkan pekerjaan. Ini juga upaya pemerintah daerah menekan dampak kurang baik imbas melonjaknya pengangguran pasca pengurangan tenaga kontrak.
Baca juga: Bupati Kotim: Kemajemukan jadi kekuatan membangun daerah
Pelatihan keterampilan kerja perlu ditingkatkan dalam waktu dekat agar banyak eks tenaga kontrak bisa terbantu untuk mendapatkan pekerjaan baru maupun merintis usaha sendiri berbekal keterampilan yang didapat.
Diakuinya, membangun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam waktu singkat merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Hal itu juga bisa terkendala mental eks tenaga kontrak adalah seorang pekerja yang setiap bulan mendapat gaji dari hasil kerja mereka selama sebulan, bukan dari usaha berjualan.
Upaya lain yang menurut Endra bisa dilakukan pemerintah daerah dalam waktu segera adalah melaksanakan Job Fair atau bursa kerja. Pemerintah bisa mengumpulkan perusahaan-perusahaan besar swasta yang sedang membutuhkan tenaga kerja dengan membuka lowongan dan pendaftaran di satu tempat sehingga pencari kerja bisa langsung mendaftar.
KNPI Kotawaringin Timur mengusulkan bahwa Job Fair bisa menjadi solusi yang tepat untuk menjawab tantangan itu. Peran perusahaan besar swasta sangat diharapkan untuk mengakomodir eks tenaga kontrak yang menganggur.
"Kalau mereka disuruh langsung membangun wirausaha melalui UMKM, saya kira masih belum siap karena tidak ada persiapan dari dampak kebijakan dari pusat ini. Saya kira ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Bupati wajib memanggil asosiasi perusahaan seperti GPPI, REI, Asosiasi Transportasi CPO, asosiasi rumah makan dan lainnya agar bisa duduk bersama mencari solusinya," demikian Endra Rosana.
Bupati Halikinnor yang diwawancarai Kamis (30/6) mengatakan, bagi tenaga kontrak yang tidak lulus, disarankan segera memulai usaha sendiri. Menurutnya, Kotawaringin Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga masih banyak peluang usaha bagi yang memang memiliki kemauan.
"Saya sudah contohkan kemarin petani panen tomat dengan luas lahan hanya tiga perempat hektare dan modal Rp86 juta dia menghasilkan Rp360 juta. Saya juga kemarin itu panen paten di kolam ikan seluas hanya 10x20 meter, hasilnya juga luar biasa. Panen semangka di lahan satu hektare juga sekali panen menghasilkan sekitar Rp100 juta," demikian Halikinnor.
Baca juga: Bupati Kotim sebut 1.000 lebih tenaga kontrak tidak lulus
Baca juga: Pemkab Kotim pasang 523 lampu jalan wujudkan Sampit Terang
Baca juga: Ratusan pecatur ramaikan Kejurprov Catur Kalteng di Sampit
KNPI Kotim minta pemkab fasilitasi eks tenaga kontrak dapatkan pekerjaan
Ketua DPD KNPI Kotawaringin Timur, Endra Rosana. ANTARA/Norjani
