Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengingatkan sekaligus meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar lebih memperkuat dan menggenjot pembangunan di Kabupaten Barito Utara (Barut), Provinsi Kalimantan Tengah, yang nantinya akan menjadi gerbang utama Ibu Kota Negara Nusantara.
"Apabila pembangunan tidak digenjot dan diperkuat, kemajuan IKN Nusantara justru akan menyusahkan Kalteng, terkhusus Barut. Alhasil, kemajuan IKN tidak dapat kita rasakan," kata Teras Narang saat reses secara daring dengan Pemkab Barut, Kamis.
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu menyarankan kepada Pemkab Barut, agar agenda prioritas yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat segera dikembangkan. Sebab, bagaimana pun sumber-sumber pendapatan mesti digali terus dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) yang ada.
Dia mengatakan Pemkab Barut juga harus dapat menyusun argumentasi yang kuat apabila meminta dukungan maupun bantuan anggaran dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan. Jadi, pemerintah pusat memahami dan menyadari pembangunan yang akan dilakukan di Barut sangat penting serta mendesak.
"Saya pernah jadi Penjabat Bupati Barut, sehingga punya kenangan dan gambaran terkait kabupaten ini. Saya yakin kita bisa berkembang lebih baik lagi dengan potensi pertanian atau perkebunannya. Terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Negara di mana dari Kalteng, Barito Utara merupakan gerbang utamanya," kata Teras Narang.
Mengenai adanya reformasi birokrasi serta penghapusan tenaga honorer pada November 2023, menurut senator asal Kalteng ini, mesti dilakukan upaya luar biasa menghadapi konsekuensinya. Apalagi di Barut tenaga honorer mencapai 3.669, tenaga PPPK baru tersedia 167 orang, dan baru ada rencana penambahan lagi sedikit di tahun ini untuk PPPK khusus tenaga pendidik dan kesehatan.
Baca juga: Teras Narang surati Mendagri terkait persoalan tata batas Bartim-Tabalong
Dia mengatakan kehilangan banyak tenaga pemerintahan tentunya akan berdampak pada pembangunan daerah. Belum lagi kondisi yang ada selama ini pun dinilai belum ideal komposisinya, termasuk di penyuluh pertanian yang bahkan tidak bisa memenuhi standar kehadiran satu penyuluh tiap desa.
Ditambah lagi, kondisi anggaran yang terbatas dan rendahnya dukungan pusat membuat tantangan makin besar. Termasuk dalam upaya menghadirkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang niat awalnya justru membuat pekerjaan dan anggaran bisa efisien. Agenda satu data dari pemerintah pusat sendiri pun sejauh ini belum sampai ke daerah.
"Terkait situasi tenaga honorer termasuk minimnya tenaga penyuluh hingga soal blank spot jaringan komunikasi, akan saya sampaikan pada menteri terkait untuk menjadi perhatian," demikian Teras Narang.
Baca juga: Cegah masalah sosial, Teras sarankan Permendagri No.40/2018 dicabut
Baca juga: Kembangkan 'Smart City', Teras Narang sarankan Barsel siapkan 'Smart People'
Baca juga: Teras Narang berharap Hadi Tjahjanto cepat mengurai dan selesaikan konflik agraria
Gerbang Utama IKN, Teras Narang minta pembangunan di Barut lebih digenjot
Anggota DPD RI Agustin Teras Narang saat reses secara daring dengan Pemkab Barito Utara di Muara Teweh, Kamis (28/7/2022). ANTARA/HO-Tim Teras Narang.
