Kembangkan 'Smart City', Teras Narang sarankan Barsel siapkan 'Smart People'
Palangka Raya (ANTARA) - Senator asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengapresiasi dan menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang sedang berupaya mengembangkan 'Smart City' atau 'Kota Cerdas'.
Langkah tersebut alangkah baiknya dimulai dari menyiapkan 'Smart People' atau sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan mumpuni, kata Teras Narang saat reses secara daring dengan jajaran Pemkab Barsel, Rabu.
"Jadi, paradigma atau kerangka berpikirnya bukan dari sekadar sistem dan aplikasi, melainkan juga dari persiapan SDM yang unggul," ucapnya.
Selain Smart City, anggota DPD RI itu juga mendapat informasi dari Pemkab Barsel terkait keterbatasan pihaknya menghadirkan akses internet bagi masyarakat maupun jajaran pemerintah daerah. Padahal, sekarang ini pemerintah pusat terus menggalakkan pemerintahan berbasis elektronik.
Teras Narang mengatakan langkah Pemkab Barsel menjalin kerja sama dengan Pemkab Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam memperkuat kinerja berbasis elektronik dan pengembangan Smart City, sudah tepat dan harus terus ditingkatkan.
"Sekalipun ada berbagai keterbatasan, kita memang tidak boleh berhenti berinovasi. Teruskan inovasi dan kolaborasi dengan daerah tetangga," kata Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu.
Mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer yang juga dikeluhkan Pemkab Barsel, dirinya mengaku sudah beberapa kali bersuara dan mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat. Bahkan, dirinya sudah menyampaikan harapan agar Kementerian PAN/RB segera menyiapkan regulasi terkait ketentuan outsourcing, agar daerah dapat sejak dini melakukan perencanaan anggaran dan kegiatan untuk tahun depan.
"Apalagi sejak semester kedua tahun ini, proses penyusunan program dan anggaran kabupaten untuk tahun anggaran 2023, sudah mulai dilakukan. Tapi, saya akan terus berupaya menyuarakan ini," kata Teras Narang.
Baca juga: Cegah masalah sosial, Teras sarankan Permendagri No.40/2018 dicabut
Pemkab Barsel menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Namun hal ini masih terus dikaji dampaknya bagi pelayanan publik, karena banyak tenaga honorer yang bekerja untuk kepentingan strategis daerah seperti tenaga retribusi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah hingga tenaga di dinas pekerjaan umum.
Pemerintah sendiri membuka ruang terhadap tenaga outsourcing khusus untuk tenaga supir, keamanan, dan kebersihan. Meski demikian petunjuk teknis dan pelaksanaan belum ada, sehingga menimbulkan kerisauan bagi daerah dalam penyusunan anggaran dan rencana ke depan.
"Saya setuju, bagaimana pun, kepastian petunjuk teknis dan pelaksanaan ini dapat membantu daerah dalam menyesuaikan prioritas anggaran dan rencananya di tahun mendatang. Ini harus mendapat perhatian serius dari Pusat, terkhusus Kemen PAN-RB," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang berharap Hadi Tjahjanto cepat mengurai dan selesaikan konflik agraria
Baca juga: Teras Narang dukung solusi Pemkot Palangka Raya hadapi penghapusan honorer
Baca juga: Dukung Indonesia maju, Teras dorong GKE revitalisasi pelayanan pendidikan
Langkah tersebut alangkah baiknya dimulai dari menyiapkan 'Smart People' atau sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan mumpuni, kata Teras Narang saat reses secara daring dengan jajaran Pemkab Barsel, Rabu.
"Jadi, paradigma atau kerangka berpikirnya bukan dari sekadar sistem dan aplikasi, melainkan juga dari persiapan SDM yang unggul," ucapnya.
Selain Smart City, anggota DPD RI itu juga mendapat informasi dari Pemkab Barsel terkait keterbatasan pihaknya menghadirkan akses internet bagi masyarakat maupun jajaran pemerintah daerah. Padahal, sekarang ini pemerintah pusat terus menggalakkan pemerintahan berbasis elektronik.
Teras Narang mengatakan langkah Pemkab Barsel menjalin kerja sama dengan Pemkab Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam memperkuat kinerja berbasis elektronik dan pengembangan Smart City, sudah tepat dan harus terus ditingkatkan.
"Sekalipun ada berbagai keterbatasan, kita memang tidak boleh berhenti berinovasi. Teruskan inovasi dan kolaborasi dengan daerah tetangga," kata Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu.
Mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer yang juga dikeluhkan Pemkab Barsel, dirinya mengaku sudah beberapa kali bersuara dan mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat. Bahkan, dirinya sudah menyampaikan harapan agar Kementerian PAN/RB segera menyiapkan regulasi terkait ketentuan outsourcing, agar daerah dapat sejak dini melakukan perencanaan anggaran dan kegiatan untuk tahun depan.
"Apalagi sejak semester kedua tahun ini, proses penyusunan program dan anggaran kabupaten untuk tahun anggaran 2023, sudah mulai dilakukan. Tapi, saya akan terus berupaya menyuarakan ini," kata Teras Narang.
Baca juga: Cegah masalah sosial, Teras sarankan Permendagri No.40/2018 dicabut
Pemkab Barsel menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Namun hal ini masih terus dikaji dampaknya bagi pelayanan publik, karena banyak tenaga honorer yang bekerja untuk kepentingan strategis daerah seperti tenaga retribusi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah hingga tenaga di dinas pekerjaan umum.
Pemerintah sendiri membuka ruang terhadap tenaga outsourcing khusus untuk tenaga supir, keamanan, dan kebersihan. Meski demikian petunjuk teknis dan pelaksanaan belum ada, sehingga menimbulkan kerisauan bagi daerah dalam penyusunan anggaran dan rencana ke depan.
"Saya setuju, bagaimana pun, kepastian petunjuk teknis dan pelaksanaan ini dapat membantu daerah dalam menyesuaikan prioritas anggaran dan rencananya di tahun mendatang. Ini harus mendapat perhatian serius dari Pusat, terkhusus Kemen PAN-RB," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang berharap Hadi Tjahjanto cepat mengurai dan selesaikan konflik agraria
Baca juga: Teras Narang dukung solusi Pemkot Palangka Raya hadapi penghapusan honorer
Baca juga: Dukung Indonesia maju, Teras dorong GKE revitalisasi pelayanan pendidikan