Palangka Raya (ANTARA) - Senator RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengingatkan sekaligus meminta anggaran untuk pembangunan daerah, perlu lebih direncanakan sekaligus dikerjakan secara baik, benar dan adil serta melibatkan jajaran pemerintahan terbaik.
Hal ini dilakukan tiada lain agar tidak terjadi pemborosan yang membuat anggaran pembangunan tidak efisien dan tidak efektif, kata Teras Narang melalui rilis diterima di Palangka Raya, Selasa.
"Apalagi yang hanya untuk hal-hal bersifat pemborosan anggaran belaka," ucapnya.
Anggota DPD RI itu mengaku mendapat informasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa skema perencanaan penganggaran di mayoritas pemerintah daerah (pemda) masih belum terukur.
Hasilnya, beber dia, rata-rata penggunaan anggaran daerah yang tidak efektif dan efisien mencapai 53 persen, setara dengan Rp141 triliun. Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun dinilai belum optimal.
"Padahal ini penting untuk mendorong peningkatan anggaran pembangunan di-daerah," tambah Teras Narang.
Menurut Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini, angka itu merupakan tanda peringatan penting bagi daerah, agar perencanaan dan penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran, sungguh direncanakan serta dikerjakan dengan baik sesuai aturan dan berkemanfaatan.
"Termasuk dapat mencapai sasaran utama dalam memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini, kepemimpinan dan kemampuan manajerial dari kepala daerah dituntut tinggi," kata dia.
Baca juga: Teras Narang gali isu maupun persoalan terkini terkait Pilkada di Kalteng
Bagi dirinya, sekarang ini pemimpin daerah tidak bisa hanya mengandalkan populisme, memakai kebijakan-kebijakan pengeluaran anggaran yang konsumtif, tapi tidak produktif dan efektif. Terlihat menyenangkan bagi rakyat untuk jangka pendek, tapi menyengsarakan dalam jangka panjang.
Terkait PAD pun, tiap pemimpin mesti memberi atensi. Menjadikan potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah, sebagai jalan mendorong peningkatan yang berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Bukan hanya bagi kesejahteraan segelintir pihak saja.
"Bersama mari mengawal pembangunan daerah, agar melahirkan kebijakan yang efektif dan efisien bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan berkeadilan, berkemanfaatan dan merata," demikian Teras Narang.
Baca juga: Bawaslu Kalteng diskusikan kemungkinan revisi sejumlah UU ke Teras Narang
Baca juga: Teras Narang beri perhatian terhadap pembentukan otonomi daerah desa dan tenaga honorer
Baca juga: Teras Narang raih penghargaan Rekan Terinspiratif dari Lemhannas RI
