Menkominfo serahkan keputusan 'reshuffle' pada Jokowi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan atau reshufle Kabinet Indonesia Maju pada Presiden Joko Widodo karena itu merupakan kewenangan presiden.
"Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden," kata Johnny di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, lanjutnya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan.
"Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden," tambahnya.
Menurut dia, isu-isu terkait perombakan kabinet yang memenuhi ruang publik hanya akan menjadi diskursus politik tidak bermanfaat.
Sebaliknya, Johnny mendorong agar publik membangun semangat kegotongroyongan dan soliditas nasional guna menghadapi tantangan global yang kian dinamis, termasuk kabinet dan pemerintahan yang kompak demi menjaga stabilitas politik nasional.
"Jangan sampai situasi, di mana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan, diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak presiden; jangan. Lebih baik kami ngurus bagaimana bangun stabilitas," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu.
Johnny mengatakan partainya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet kepada Jokowi karena itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden.
"Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet, adalah kewenangan prerogratif presiden; karenanya serahkan itu pada bapak presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya," tuturnya.
Dia pun menyindir agar tidak ada politikus yang berupaya memengaruhi hak prerogatif tunggal presiden dalam menentukan perombakan kabinet.
"Jangan sampai ada 'presiden-presiden' mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau memengaruhi presiden," katanya.
Ia menegaskan Partai NasDem konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024, baik di kabinet maupun di parlemen.
"NasDem adalah partai yang punya komitmen secara sungguh-sungguh mengawal dan mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ujar Johnny.
Sebelumnya, Senin (2/1), Presiden Jokowi meminta semua pihak menunggu soal kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju.
"Ya, tunggu saja," kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin.
"Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden," kata Johnny di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, lanjutnya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan.
"Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden," tambahnya.
Menurut dia, isu-isu terkait perombakan kabinet yang memenuhi ruang publik hanya akan menjadi diskursus politik tidak bermanfaat.
Sebaliknya, Johnny mendorong agar publik membangun semangat kegotongroyongan dan soliditas nasional guna menghadapi tantangan global yang kian dinamis, termasuk kabinet dan pemerintahan yang kompak demi menjaga stabilitas politik nasional.
"Jangan sampai situasi, di mana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan, diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak presiden; jangan. Lebih baik kami ngurus bagaimana bangun stabilitas," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu.
Johnny mengatakan partainya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet kepada Jokowi karena itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden.
"Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet, adalah kewenangan prerogratif presiden; karenanya serahkan itu pada bapak presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya," tuturnya.
Dia pun menyindir agar tidak ada politikus yang berupaya memengaruhi hak prerogatif tunggal presiden dalam menentukan perombakan kabinet.
"Jangan sampai ada 'presiden-presiden' mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau memengaruhi presiden," katanya.
Ia menegaskan Partai NasDem konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024, baik di kabinet maupun di parlemen.
"NasDem adalah partai yang punya komitmen secara sungguh-sungguh mengawal dan mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ujar Johnny.
Sebelumnya, Senin (2/1), Presiden Jokowi meminta semua pihak menunggu soal kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju.
"Ya, tunggu saja," kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin.