Muhaimin layak jadi capres atau cawapres?

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Badan Persaudaraan Antariman (DPP Berani) Ardy Susanto menyatakan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) layak menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/5), Ardy menilai Cak Imin pantas menjadi pendamping siapapun capres atau cawapres 2024, baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ataupun Airlangga Hartarto.

"Kami mendoakan Cak Imin agar bisa memimpin Indonesia, mau bersama siapa pun pasangannya," katanya.

Ardy membeberkan sejumlah alasan Cak Imin pantas menjadi pemimpin 2024. Pertama, kata dia, Cak Imin adalah Ketua Umum PKB yang memiliki kursi 10,09 persen di parlemen. Realitas politik ini, kata dia, memungkinkan Cak Imin berkoalisi dengan partai lain untuk maju di Pilpres 2024.

Sesuai dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang dapat mengajukan capres/cawapres.

"Artinya, Cak Imin sudah memiliki sebagian tiket untuk maju di Pilpres. Secara fakta politik, peluangnya ada karena yang mengusung pasangan capres-cawapres sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai yang memenuhi presidential threshold," jelasnya.

Pada tahun 2019, perolehan suara PKB sebanyak 13,57 juta suara atau 9,69 persen suara sah nasional, dengan jumlah anggota DPR RI sebanyak 58 orang atau 10,09 persen dari total 575 orang untuk periode 2019-2024.

Alasan kedua, kata Ardy, Cak Imin adalah representasi nahdliyin dan santri, sehingga sangat cocok memimpin Indonesia bersama tokoh dari kalangan nasionalis seperti Ganjar, Airlangga atau Prabowo karena Cak Imin dinilai mampu menggaet suara NU.

"Kemudian, Cak Imin tidak perlu diragukan komitmen kebangsaannya yang selalu menjaga PKB sebagai partai inklusif, terbuka untuk semua latar belakang, termasuk kader-kader non Muslim," katanya.

Hal itu disampaikan Ardy pada acara deklarasi sekaligus pelantikan DPW Berani Provinsi Bali. Berani merupakan salah satu badan otonom dari PKB.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mendorong DPP Berani agar memastikan keberagamaan agama yang ada di Nusantara ini harus menjadi sumber persatuan.
Menurut Gus Jazil, perbedaan agama dan keyakinan sebagai sumber perpecahan.

"Kami di PKB juga berbagai macam agama. Nah, Berani dideklarasikan di Bali maka harus bisa menunjukkan kepada dunia, bahwa Bali bisa menjaga kerukunan dan perdamaian. Karena Bali ini adalah wajah Indonesia di mata dunia," pesan Gus Jazil.