Palangka Raya (ANTARA) - Setiap organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggiatkan pendampingan terhadap pusat layanan terpadu atau posyandu di berbagai daerah, untuk membantu pencegahan maupun penanggulangan stunting atau gangguan pertumbuhan.
"Ini sesuai arahan Gubernur Sugianto Sabran dan harapan Ketua TP PKK Yulistra Ivo, agar masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi berperan secara aktif mendukung kegiatan posyandu," kata Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin di Palangka Raya, Jumat.
Nuryakin menjelaskan, dukungan maupun pendampingan masing-masing perangkat daerah ini, di antaranya dengan memberikan bantuan berupa makanan tambahan untuk balita, khususnya terhadap mereka yang rawan berisiko stunting.
Kemudian membantu pemenuhan gizi kepada ibu hamil, hingga ada juga yang memberikan insentif kepada kader posyandu. Berbagai dukungan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing perangkat daerah.
"Saat ini perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi cukup rutin melakukan pendampingan posyandu tersebut," tuturnya.
Kegiatan pendampingan tak hanya dilakukan di ibu kota provinsi yakni Kota Palangka Raya, namun juga ke berbagai daerah lainnya tersebar di kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah.
Nuryakin mencontohkan, di antaranya seperti Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpang) yang mendukung posyandu di beberapa desa sekaligus, yakni Posyandu Balita Harapan Ibu di Desa Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, serta posyandu yang menangani Desa Tewah Pupuh dan Bamban, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur.
Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) yang mendukung kegiatan Posyandu Akasia di Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.
Baca juga: Pemprov Kalimantan Tengah optimalkan P4GN-PN lingkup pemerintah
Juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang mendampingi Posyandu Terusan Limau di Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, serta perangkat daerah lainnya.
"Biasanya dukungan yang dilakukan perangkat daerah ini, juga melibatkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) masing-masing," ucapnya.
Diketahui prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2022 sebesar 26,9 persen. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,5 persen dari 2021 sebesar 27,4 persen.
Baca juga: Pemprov kawal penyaluran BBM dengan pos pengawasan di Bartim dan Pulpis
Baca juga: Wagub: Optimalisasi pertanian bagian dari pengendalian inflasi di Kalteng
Baca juga: DPMPTSP Kalteng optimalkan penyediaan data dan peta potensi usaha
OPD Pemprov Kalteng terus giatkan pendampingan posyandu cegah stunting
Sekda Kalimantan Tengah, Nuryakin. (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)
