Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengkaji maraknya fenomena ibadah umroh, yang berangkat secara mandiri atau backpacker.
"Tentu adanya beberapa kemungkinan, diantaranya tingginya biaya umrah lewat penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU)," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Bamsoet mengatakan pengkajian itu dapat melalui Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU). Lanjut dia, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyatakan bahwa perjalanan umrah harus melalui PPIU.
"Diketahui belum ada regulasi yang secara khusus mengatur soal itu," ujarnya.
Bamsoet juga mendorong Ditjen PHU Kemenag untuk segera menyusun peraturan pemerintah (PP), yang akan menjadi dasar pelarangan ibadah umrah secara mandiri. Pemerintah juga nantinya harus menjelaskan pentingnya aturan itu, antara lain jika melaksanakan umrah secara mandiri, tidak ada jaminan keselamatan bagi jemaah di Tanah Suci, khususnya bagi jemaah yang belum pernah ada pengalaman ke Arab Saudi.
Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenag untuk mengusut siapa yang memberikan perizinan umrah secara mandiri atau backpacker, hal itu penting agar tidak menjadi pelanggaran prosedur yang sudah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
"Kami mendorong pemerintah untuk mengimbau seluruh pihak, utamanya bagi jemaah, bahwasanya kebijakan visa Arab Saudi yang membolehkan visa turis untuk umrah, cenderung bertentangan dengan regulasi di Indonesia," katanya menegaskan.
Dia berharap kesadaran masyarakat tentang kepastian perjalanan, yakni proses umrah wajib diberangkatkan oleh PPIU, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan adanya korban-korban lain yang terabaikan, karena tergiur dengan harga murah dan tidak terjamin keamanannya.
Berita Terkait
Teras Narang ajak umat Katolik kerja kebangsaan di Kalteng
Jumat, 8 Maret 2024 22:53 Wib
Penolakan rencana KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama
Senin, 26 Februari 2024 15:24 Wib
Cegah salah pilih di pemilu 2024, mahasiswa harus pedomi semangat dasar Pancasila
Rabu, 24 Januari 2024 13:54 Wib
Anggota MPR RI serap aspirasi OKP dan HIMA di Kalteng
Kamis, 18 Januari 2024 17:34 Wib
Teras Narang terus upayakan rusun mahasiswa terbangun di IAKN Palangka Raya
Senin, 16 Oktober 2023 17:41 Wib
Mahasiswa harus gunakan intelektual merealisasikan Pancasila di era demokrasi
Minggu, 15 Oktober 2023 23:17 Wib
Pemerintah diminta sosialisasikan aturan ASN dilarang "like-share"
Rabu, 27 September 2023 8:29 Wib
Ketua MPR desak Kemenkumham evaluasi kasus narapidana kabur
Sabtu, 23 September 2023 9:29 Wib