Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyambut baik Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan dan diharap mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.
“Kami melihat program ini sebagai program yang bagus dan perlu kita dukung bersama, karena berpotensi mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah,” kata anggota DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol di Sampit, Minggu.
Gaol menyampaikan, pihaknya belum mengetahui petunjuk teknis terkait pelaksanaan Program MBG di Kotim, namun pihaknya menyatakan siap mendukung kegiatan tersebut hingga dipastikan berlangsung dengan baik.
Informasi yang pihaknya dapat sementara ini bahwa penyediaan makanan untuk Program MBG akan dipusatkan pada satu tempat yang dijadikan dapur umum dengan standar luasan berkisar 30x40 meter dan kapasitas menyajikan 3.000-3.500 porsi makanan.
Target atau sasaran penerima manfaat mulai dari kalangan pelajar tingkat TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita yang belum sekolah.
Dengan sasaran tersebut diperkirakan dibutuhkan setidaknya tujuh dapur umum untuk Kecamatan Mentawa Baru Ketapang belum lagi untuk 16 kecamatan lainnya di Kotim.
Setiap dapur umum membutuhkan sekitar 15 tenaga kerja yang akan digaji oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga membuka peluang kerja yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.
“Selain menyerap tenaga kerja yang banyak, program ini tentu menjadi peluang bagus bagi petani kita, baik petani sayur, perikanan dan peternakan,” lanjutnya.
Baca juga: Investasi sawit bantu stabilitas perekonomian Kotim
Sesuai hasil rapat koordinasi yang digelar pemerintah daerah sebelumnya, ditetapkan bahwa untuk pasokan bahan pangan di dapur umum akan mengutamakan supplier lokal, baik petani, peternak maupun budidaya ikan.
Gaol pun mengimbau semua kelompok tani dan pembudidaya ikan setempat yang sudah terbentuk maupun yang mau dibentuk agar lebih giat menghidupkan kelompoknya dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang serius pada pembangunan ketahanan pangan Indonesia, sehingga para petani lokal harus jeli melihat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada, termasuk dalam Program MBG ini,” ujarnya.
Gaol juga meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait agar bisa melakukan sinergisitas Program MBG dengan para petani lokal dan mendukung setiap kegiatan kelompok usaha pertanian dengan maksimal.
“Kami juga menyarankan agar setiap instansi yang terlibat dalam pengelolaan Program MBG untuk saling mendukung dan bertukar informasi. Bila ada hambatan atau kendala, contohnya bila diperlukan lokasi sebagai tempat dapur umum kami juga akan bersedia memberikannya di tempat tempat yg dikehendaki,” demikian Gaol.
Sementara itu, berdasarkan rapat koordinasi ketiga persiapan Program MBG yang digelar Pemkab Kotim belum lama ini ditetapkan bahwa pelaksanaan program yang awalnya dijadwalkan pada 20 Januari diundur menjadi 3 Februari atau selambat-lambatnya 17 Februari 2025.
Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol menjelaskan penundaan ini dilakukan atas arahan dari BGN pusat agar perwakilan BGN dan vendor di setiap daerah bisa memaksimalkan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan resmi dijalankan.
Disampaikan pula bahwa pelaksanaan Program MBG pada 3 Februari bukan lagi hanya uji coba seperti rencana sebelumnya, melainkan resmi peluncuran.
Akan tetapi, dikarenakan di Kotim baru ada satu vendor dan kapasitas vendor tersebut terbatas, maka program ini dilakukan secara bertahap dan lokus pertama pelaksanaan Program MBG di Kotim berlokasi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Baca juga: Pemkab Kotim raih predikat Sangat Baik kinerja pelayanan perizinan usaha
Baca juga: Kecamatan MB Ketapang usulkan 19 sekolah ikuti Program MBG tahap awal
Baca juga: Kotim alokasikan Rp181,6 miliar untuk peningkatan infrastruktur 2025
