Sampit (ANTARA) - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Yephi Hartady Periyanto berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM lokal, salah satunya dengan memberdayakan UMKM pada kegiatan yang digelar pihaknya.
“Kami berinisiatif memilih Swalayan UMKM Sampit sebagai tempat kegiatan kami, dengan tujuan agar bisa membantu rekan-rekan UMKM, jadi peserta kegiatan bisa sekalian berbelanja di UMKM,” kata Yephi di Sampit, Sabtu.
Hal ini ia sampaikan di sela kegiatan sosialisasi dan pembuatan akun Inaproc Non Penyedia untuk mengakses e-katalog versi 6.0 kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kotim.
Kegiatan yang digelar selama beberapa hari ini digelar di Swalayan UMKM Sampit yang merupakan pusat UMKM di Kotim. Jika biasanya konsumsi acara dipesan melalui katering atau semacamnya, kali ini berbeda.
Peserta dibagikan voucher untuk berbelanja di outlet yang ada di Swalayan UMKM Sampit, sehingga para pelaku UMKM juga bisa merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Hal ini merupakan bentuk kreativitas BPBJ Kotim untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal.
“Setiap tahun kami mencoba berkreasi pada setiap kegiatan yang kami gelar agar menarik dan tidak membosankan bagi peserta. Khususnya, kali ini kami berpikir untuk membuat kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat di kalangan usaha mikro, terlebih sebentar lagi kita akan ada rasionalisasi belanja,” ujarnya.
Yephi melanjutkan, Pemkab Kotim akan melakukan rasionalisasi anggaran belanja pegawai dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baca juga: MPP Habaring Hurung diharap terus tingkatkan pelayanan
Salah satu poin dalam UU tersebut mengatur anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara, saat ini anggaran belanja pegawai di Kotim masih di kisaran 32 persen.
Artinya, jika dilakukan rasionalisasi sesuai amanat UU tersebut maka anggaran belanja pegawai di Kotim akan dikurangi atau dipotong. Diketahui, dalam belanja pegawai itu juga melibatkan UMKM sebagai vendor atau penyedia barang/jasa.
“Sebenarnya kalau bicara soal rasionalisasi, salah satu bagian yang tidak boleh dirasionalisasi adalah keberpihakan kita terhadap UMKM, mengingat peran UMKM penting dalam perekonomian kita,” ujarnya.
Oleh karena itu, dengan memberdayakan UMKM pada kegiatan-kegiatan yang digelar pemerintah daerah diharapkan bisa meminimalkan dampak dari adanya rasionalisasi belanja terhadap pelaku UMKM dan itulah yang coba pihaknya lakukan dengan harapan bisa diikuti oleh OPD dan instansi lainnya di Kotim.
“Dengan kita menggelar kegiatan seperti ini bisa membantu mempromosikan kepada rekan-rekan pegawai kalau di Sampit ada tempat yang menjadi pusat UMKM, jadi mereka bisa berbelanja dan harapannya ikut memperkenalkan ke masyarakat agar lebih banyak yang datang ke sini,” demikian Yephi.
Upaya dari BPBJ ini pun mendapat apresiasi dari pengelola bagian galeri dan snack Swalayan UMKM Sampit, Nurifah yang menilai hal itu cukup membantu mereka dalam mempromosikan tempat yang baru beroperasi selama dua bulan itu.
Hal ini terbukti, ketika pihaknya bertanya kepada peserta sosialisasi yang hadir rata-rata mengaku baru mengetahui ada tempat yang menjadi pusat UMKM di Sampit. Kegiatan yang digelar BPBJ Kotim ini pun dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah bagi Swalayan UMKM Sampit.
“Memang harus ada keterkaitan semua pihak, seperti pemerintah daerah, media dan masyarakat agar tempat ini semakin dikenal. Harapan kami dengan adanya acara seperti ini salah satu untuk mempromosikan UMKM Swalayan Sampit,” ucap Nurifah.
Baca juga: Wabup Kotim usulkan peremajaan kabel listrik
Baca juga: Legislator Kotim imbau warga tingkatkan kewaspadaan kebakaran
Baca juga: Lima lulusan PTDI Kotim diangkat jadi PNS
