Muara Teweh (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Barito Utara,Kalimantan Tengah, Taufik Nugraha menyoroti pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja di instansi pemerintahan.
"Saya ingin mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi penerimaan tenaga honor yang tidak sesuai aturan. Jika memang tidak ada formasi, maka katakan tidak. Jangan ada lagi praktik-praktik yang merugikan banyak orang," kata Taufik Nugraha di Muara Teweh, Senin.
Hal ini disampaikan Taufik Nugraha dalam RDP dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Henny Rosgiaty Rusli, dan dihadiri oleh Pj Sekda Jufriansyah, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Forum Komunikasi Honorer (FKH) R2 dan R3 di DPRD setempat.
Dia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer yang masih belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Dalam RDP itu, Taufik Nugraha mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tenaga honorer yang masih terkatung-katung dan meminta pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk memberikan solusi konkret.
"Kami sudah berkali-kali ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan-RB, tetapi jawabannya selalu sama. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kami di DPRD akan tetap berjuang mengakomodir aspirasi tenaga honorer yang masih tercecer," tegasnya.
Dia mengatakan, rapat ini menjadi bukti bahwa DPRD Barito Utara terus berupaya mencari jalan keluar bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian status.
Pihaknya berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera memberikan kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam sistem kepegawaian.
