DPRD Kalteng soroti realisasi belanja modal Dinas TPHP

id Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, DPRD Kalimantan Tengah, DPRD Kalteng, Kalimantan Tengah, Kalteng

DPRD Kalteng soroti realisasi belanja modal Dinas TPHP

Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah. ANTARA/HO-Sekretariat DPRD Kalteng.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah menyoroti realisasi belanja modal Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) yang saat ini baru menyentuh angka 5,56 persen.

"Rendahnya realisasi ini sebagai akibat dari persoalan teknis dan belum rampungnya penyusunan dokumen anggaran, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," kata Nafsiah di Palangka Raya, Senin.

Dia mengungkapkan, Dinas TPHP mengelola anggaran cukup besar, yakni sekitar Rp300 miliar yang naik menjadi lebih dari Rp350 miliar usai perubahan APBD. Namun dalam pelaksanaannya, belanja modal yang seharusnya mendukung program pertanian produktif, baru terserap 2,5 persen oleh Dinas TPHP Kalteng.

"Belanja modal itu penting. Ada pengadaan alat mesin pertanian, bibit, dan pupuk yang dibutuhkan petani. Hal ini dapat menyejahterakan petani kita," ujarnya.

Legislator Kalteng itu mengungkapkan, rendahnya realisasi pada dinas tersebut juga akibat kegiatan non-operasional yang melibatkan banyak pihak sehingga memperlambat pelaksanaan. Untuk itu, hal ini harus menjadi perhatian agar kedepan realisasi target belanja modal dinas dapat dimaksimalkan setelah pembahasan APBD Perubahan 2025.

"Kegiatan di sana kan banyak di luar operasional jadi butuh kerja sama lintas pihak ini yang kadang menghambat percepatan suatu program," ujarnya.

Baca juga: DPRD Kalteng sebut Begoyap Night Market perluas promosi UMKM lokal

Meski demikian, Wakil Rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu tetap optimis, Dinas TPHP Kalimantan Tengah akan menggenjot kinerja untuk mencapai target belanja modal pada semester dua tahun ini

Dia mengatakan, beberapa kegiatan pengadaan yang tidak memerlukan proses panjang, masih diselesaikan tepat waktu sehingga ia berharap evaluasi terus dilakukan Dinas TPHP agar tidak semakin tertinggal dari OPD lainnya.

"Kalau hanya pekerjaan lanjutan atau pengadaan alat saja, waktunya masih bisa terkejar. Kita masih punya lima bulan lagi, asal manajemen programnya tepat," demikian Nafisiah.

Baca juga: Komisi III DPRD Kalteng tekankan pentingnya upaya promotif-preventif penyakit katastropik


Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.