Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah (Kalteng) Sudarsono menyoroti persoalan kebocoran pajak bahan bakar minyak (BBM), yang hingga kini masih belum tertangani secara maksimal.
"Masalah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)," kata Sudarsono di Palangka Raya, Jumat.
Anggota DPRD Kalteng itu menilai, upaya yang sudah dilakukan Bapenda memang patut diapresiasi. Mamun sampai saat ini masih banyak celah yang menyebabkan kebocoran pajak terjadi. Hal itu terlihat dari arus distribusi BBM ke Kalteng, sebagian besar datang dari luar daerah.
Namun, lanjut dia, hingga kini sistem pengawasannya dinilai belum optimal sehingga potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah belum tercapai secara maksimal. Padahal potensi pajak dari BBM itu sangat besar.
"Kalau dihitung bisa mencapai angka triliunan rupiah per tahun. Sayangnya, masih banyak yang tercecer karena belum terpantau dengan baik," ucapnya.
Sudarsono pun menegaskan kebocoran pajak ini jika dibiarkan akan berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, PAD sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Meski demikian, ia mengakui adanya langkah-langkah positif dari Bapenda, salah satunya melalui pemasangan kamera pengawas di sejumlah titik strategis. Hal ini diharapkan mampu membantu mengurangi kebocoran pajak yang selama ini terjadi.
"Pemasangan CCTV di lokasi tertentu merupakan langkah maju. Setidaknya itu bisa menjadi alat untuk memantau distribusi BBM yang masuk ke wilayah kita," ujarnya.
Baca juga: Komisi I DPRD Kalteng pastikan anggaran OPD mitra tak ada penambahan
Sudarsono juga mengingatkan, pemasangan teknologi pengawasan saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari aparat di lapangan. Namun perlu sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya kesadaran para pengusaha yang berinvestasi di Kalimantan Tengah untuk taat membayar kewajiban pajaknya. Menurutnya, kepatuhan itu akan menjadi bentuk nyata dukungan dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
"Kalau mereka berinvestasi di sini, maka paling tidak pajak BBM yang menjadi kewajiban harus dipenuhi. Jangan sampai diabaikan, karena itu juga untuk kepentingan bersama," demikian Sudarsono.
Baca juga: DPRD Kalteng konsultasikan raperda terkait tambang ke Pusat
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemerintah atasi krisis air bersih di pesisir Kotim
Baca juga: Amonius Tuyum akan gantikan Jimmy Carter di DPRD Kalteng
