Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan berharap pemerintah kota tidak menjadikan adanya pemangkasan anggaran berupa transfer ke daerah (TKD) menjadi penghambat pembangunan.
"Tentu kami juga prihatin atas adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah, termasuk Kota Palangka Raya," katanya, Jumat.
Dia menjelaskan, kondisi ini tidak hanya dialami Kota Palangka Raya saja, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia.
Dengan adanya pemotongan tersebut membuat daerah harus kembali menyesuaikan berbagai program yang sebelumnya sudah direncanakan.
Ia menegaskan, dampak pemotongan anggaran itu cukup terasa, terutama pada program-program pembangunan.
Sejumlah agenda yang sebelumnya masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah terpaksa ditunda bahkan dibatalkan.
“Program yang sudah direncanakan memang tidak bisa dilaksanakan. Tapi kita tetap optimis bahwa belanja-belanja wajib, gaji para PNS dan pegawai lainnya tetap aman,” ucapnya.
Baca juga: Swiss-Belhotel Danum gelar aksi bersih-bersih di Tugu Soekarno
Hatir menilai, meskipun ada penyesuaian, kebutuhan utama daerah seperti gaji aparatur dan belanja rutin masih dapat terpenuhi.
Hal ini menurutnya menjadi prioritas utama yang harus dijaga agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan masih terbuka kemungkinan adanya tambahan transfer anggaran dari pusat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang memberi sinyal bahwa alokasi anggaran bisa saja ditambah.
“Namun karena sudah nota keuangan, masih dicari pintu masuknya ke APBN,” ujarnya.
Hatir berharap sinyal dari pemerintah pusat tersebut benar-benar terealisasi sehingga dapat meringankan beban daerah.
Di sisi lain, ia melihat kondisi ini dapat menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Palangka Raya.
Ia menilai, pemerintah kota perlu mengambil langkah nyata dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, dengan keterbatasan transfer pusat, daerah harus berinovasi dan kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru.
Potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan.
“Ini kesempatan juga bagi pemko untuk benar-benar menggali PAD potensi daerah yang bisa dipakai untuk dana pembangunan daerah,” demikian Hatir.
Baca juga: PLN Kalselteng gelar Banua Electric Run 2025 satukan energi hijau dan misi sosial
Baca juga: Terlilit utang, pria di Palangka Raya nekat merampok BRI-Link
Baca juga: Pemkot Palangka Raya siapkan empat langkah strategis antisipasi dampak penurunan TKD
