Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyosialisasikan keberadaan dan fungsi dari Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) untuk memacu partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kalteng Linae Victoria Aden dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Kamis, menyampaikan, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fokus pembangunan yang terus didorong pemerintah.
"Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga subjek utama penggerak perubahan di masyarakat," jelasnya.
Oleh karenanya perlu adanya wadah, mekanisme, serta jaringan layanan yang dapat memastikan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara adil dan setara.
"Keberadaan LPLPP sangat penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor, sehingga layanan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun perlindungan dapat tersampaikan secara efektif,” tegasnya.
Baca juga: Gubernur tinjau implementasi pembelajaran digital di Kotawaringin Barat
Dia menuturkan, sosialisasi berkaitan LPLPP ini baru saja diselenggarakan di Palangka Raya dengan menyasar sekitar 25 peserta meliputi perwakilan organisasi lintas profesi, keagamaan, akademisi, aktivis, dan lainnya.
Materi yang dipaparkan di antaranya tentang urgensi pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas, serta model dan mekanisme pembentukan lembaga non-pemerintah pemberdayaan perempuan.
"Sosialisasi ini bertujuan menyatukan langkah antarpemangku kepentingan serta menguatkan peran organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung program pemberdayaan perempuan di Kalimantan Tengah," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng bantu 30 petani di Kapuas melalui SLPHT
Baca juga: Pemprov Kalteng kirim 123 atlet ikuti Pornas Korpri XVII
Baca juga: Optimalkan Pena Kalteng, Disdik ajak masyarakat kawal MBG
