Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menekankan pentingnya pengawasan mutu dan efisiensi proyek, serta keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur agar tidak membebani APBD berikutnya.
"Pemeliharaan infrastruktur ini harus menjadi fokus perhatian. Kami perhatikan banyak infrastruktur mengalami kerusakan kecil, namun dibiarkan sehingga menjadi parah dan tentu membebani anggaran berikutnya,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Kadir di Sampit, Senin.
Dia mengakui pentingnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih dan sanitasi. Meski begitu, ia menekankan bahwa pembangunan harus dibarengi dengan manajemen aset yang cermat.
Untuk itu, Pemerintah Daerah harus lebih fokus pada efisiensi anggaran, pengawasan mutu proyek, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal.
Abdul Kadir melanjutkan, kondisi anggaran daerah saat ini memang sulit, terlebih adanya wacana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kotim yang cukup besar pada 2026 mendatang, yakni Rp383 miliar. Namun, bukan berarti hal itu lantas membuat seluruh program stagnan. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi inovatif selain membiarkan program pembangunan stagnan. Di maa solusi utamanya adalah optimalisasi PAD.
"Kembangkan sumber PAD baru, misalnya sektor digital, pariwisata, jasa logistik, dan pengelolaan aset. Evaluasi kebocoran retribusi dan lakukan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah," sebutnya.
Untuk mencapai hal tersebut, Fraksi Golkar merekomendasikan beberapa hal, antara lain pembentukan tim khusus optimalisasi PAD yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan target tahunan dan indikator kinerja yang jelas.
Selanjutnya, pengembangan sumber PAD baru, seperti sektor-sektor non-konvensional seperti ekonomi digital, pariwisata, jasa logistik dan pengelolaan aset daerah.
Digitalisasi dan audit kebocoran, yakni dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap potensi kebocoran retribusi dan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan.
Baca juga: Kadin Kotim dukung kebijakan pemda terkait soal Pakta Integritas PAD
Selain meningkatkan penerimaan, efisiensi belanja juga ditekankan. Abdul Kadir menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap pengeluaran pemerintah, terutama pada belanja rutin dan administrasi, untuk memperluas ruang fiskal daerah.
"Fokuskan belanja pada program yang berdampak langsung pada masyarakat, baik itu ekonomi kerakyatan, pendidikan dan pelatihan yang mendorong ketenagakerjaan, maupun infrastruktur dasar produktif," tegasnya.
Poin krusial lain yang disampaikan Fraksi Golkar adalah pentingnya akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD. Fraksi ini mendorong penerapan sistem penilaian kinerja berbasis anggaran (performance-based budgeting). Setiap pengajuan atau tambahan anggaran, menurutnya, wajib menyertakan indikator hasil yang terukur (output dan outcome).
"Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekadar memenuhi tanggung jawab administrasi atau pelaksanaan program, tetapi betul-betul memberikan dampak nyata dan terukur kepada masyarakat," demikian Abdul Kadir.
Baca juga: DLH Kotim apresiasi edukasi dini pentingnya pengelolaan sampah
Baca juga: Potensi besar peternakan sapi di Kotim tumbuhkan investasi
Baca juga: Dinas Perikanan Kotim bagikan 50.000 bibit ikan dorong peningkatan produksi
