Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Tantawi Jauhari mendukung langkah cepat pemerintah kota melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan BBM bersubsidi.
"Ini penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Jangan sampai oknum-oknum justru melangsir BBM untuk kepentingan pribadi," katanya di Palangka Raya, Sabtu.
Menurutnya, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi sering kali terjadi secara terselubung dan sulit terdeteksi tanpa adanya pengawasan langsung di lapangan.
Oleh karena itu, sidak yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) bersama tim gabungan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga keadilan distribusi subsidi.
“DPRD tentu mendukung penuh langkah ini. Jangan sampai subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru dinikmati oleh oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi,” ucapnya.
Baca juga: DPRD: Tertibkan bangunan menutup drainase
Tantawi juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi seperti kepolisian, Satpol PP, dan pihak Pertamina dalam memperkuat pengawasan di lapangan.
Menurutnya, melalui sinergi yang apik seperti ini menjadi kunci keberhasilan dalam menekan praktik penyimpangan maupun pengisian berulang.
Tantawi menilai, penggunaan sistem digital melalui kode QR (barcode) yang diterapkan pada kendaraan penerima BBM bersubsidi merupakan langkah positif dalam mempersempit peluang penyimpangan.
“Dengan adanya QR Code, setidaknya pemerintah memiliki data yang lebih valid terkait pengguna subsidi. Namun, pengawasan manual tetap diperlukan agar celah penyalahgunaan bisa segera ditindak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tantawi mendorong agar pihak pengelola SPBU memperketat pengawasan internal, termasuk melatih petugas pengisian agar tidak melayani kendaraan dengan tangki modifikasi maupun pengisian berulang.
Tantawi menilai persoalan BBM bersubsidi bukan sekadar soal distribusi, tetapi juga tanggung jawab moral semua pihak untuk menjaga agar subsidi tepat sasaran.
“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat kecil. Maka semua pihak harus ikut menjaga agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada mereka yang membutuhkan,” demikian Tantawi.
Baca juga: RRI tanamkan semangat kepahlawanan sejak dini lewat Kita Indonesia
Baca juga: Menag serukan masyarakat di Kalteng jaga harmonisasi beragama
Baca juga: BNNP Kalteng gerebek Kampung Puntun, lima budak sabu diamankan!
