Penjabat Sekda Katingan tekankan transparansi dan percepatan realisasi APBD 2025

id katingan,kalteng,kalimantan tengah,opd

Penjabat Sekda Katingan tekankan transparansi dan percepatan realisasi APBD 2025

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Katingan, Kalimantan Tengah Christian Rain. (ANTARA/Naslee)

Kasongan (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Katingan, Kalimantan Tengah Christian Rain saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting menekankan agar organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.

Christian mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai upaya, mulai dari penguatan perencanaan hingga monitoring secara berkala terhadap realisasi program.

“Kami terus berupaya mempercepat finalisasi dokumen pelaksanaan anggaran serta memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan efektif. Koordinasi lintas sektor juga kami tingkatkan agar tidak ada kegiatan yang tertunda,” jelas Christian.

Setiap kegiatan pembangunan harus memberikan nilai manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat Katingan, khususnya pada sektor pelayanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Pengelolaan anggaran daerah tidak hanya soal serapan tinggi, tetapi juga kualitas output yang bisa dirasakan langsung masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk melakukan konsolidasi lebih awal, sehingga program prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan dapat segera terealisasi di awal tahun anggaran.

Pemkab Katingan menegaskan kesiapan melaksanakan arahan tersebut sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang memimpin rakor, menegaskan bahwa realisasi anggaran harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.

“Percepatan realisasi APBD harus tetap memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran yang dikelola memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Tomsi.

Dia juga menyoroti masih adanya sejumlah hambatan teknis di berbagai daerah yang berpotensi menunda pelaksanaan program. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah.

Baca juga: Anggota DPD nilai Katingan layak jadi lokasi Sekolah Unggulan Garuda

Baca juga: Bupati Katingan tekankan peningkatan sinergi adat dan pemerintahan

Baca juga: Bupati Katingan lakukan penyegaran dengan lantik 260 ASN


Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.