Pemkab Kobar siapkan lima hektare lahan untuk Sekolah Rakyat

Selasa, 13 Januari 2026 16:37 WIB

Sekretaris Dinas Sosial Kobar Sanitro di Pangkalan Bun, Kamis (8/1/2026) ANTARA/Safitri RA

Pangkalan Bun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare untuk mendukung Program Nasional Sekolah Rakyat di daerah setempat.

"Lahan tersebut berada di Gang Rerindi II, Jalan Ahmad Yani km 9, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, dan akan dilakukan peninjauan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalteng," kata Sekretaris Dinas Sosial Kobar Sanitro di Pangkalan Bun, Selasa.

Dia menjelaskan, program tersebut telah diusulkan pada April 2025 lalu. Sebelumnya lokasi pertama yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kobar berada di Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan seluas 21 hektar.

"Namun lokasinya tidak sesuai dengan kriteria lahan yang diminta, karena berada tidak jauh dari bantaran sungai dan sering terdampak banjir," jelasnya.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi angka anak putus sekolah, dan memperluas pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menyampaikan, anak yang berhak dalam Sekolah Rakyat itu nantinya anak-anak akan dilakukan pendataan oleh SDM Keluarga Harapan (PKH), SDM TKSK, Puskesos, PSM dan tim yang dibentuk oleh bupati.

"Nantinya mereka yang akan melakukan seleksi ke desa-desa untuk mendata anak-anak yang masuk dalam desil 1 sml 5, serta di sepakati oleh orang tuanya untuk di sekolahkan di sekolah rakyat," ujarnya.

Sanitro mengungkapkan, anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat tersebut, orang tuanya akan diberikan bantuan untuk pemberdayaan.

"Misalkan seperti kegiatan membuat usaha, toko dan segala macamnya, jika anaknya diterima di Sekolah Rakyat," ungkapnya.

Apabila anak-anak di Sekolah Rakyat itu memiliki keahlian, kemudian orang tuanya diberikan program pemberdayaan, maka hal itu di anggap sudah berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan.

"Karena orang tuanya sudah bisa bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga tidak perlu lagi mendapatkan bantuan BPNT dan PKH, terkecuali dia masih dalam tahap berjalan atau belum berhasil, maka diberikan BPJS," ucapnya.

Sanitro menambahkan, dirinya berharap hadirnya Program Sekolah Rakyat ini dapat menjadi solusi nyata Pemkab Kobar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.