DPRD Gumas sebut dividen Bank Kalteng angin segar bagi keuangan daerah

Selasa, 26 Mei 2026 14:45 WIB

Ketua Komisi II DPRD Gumas Herbert Y Asin. ANTARA/Chandra

Kuala Kurun (ANTARA) - DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menyambut baik pembagian dividen Bank Kalteng yang disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025.

Ketua Komisi II DPRD Gumas Herbert Y Asin di Kuala Kurun, Senin, mengatakan dividen tersebut menjadi angin segar bagi keuangan daerah, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan.

"Kami sebagai wakil rakyat menyambut baik atas atensi yang diberikan oleh Bank Kalteng," ucap legislator dari daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Sepang, Mihing Raya dan Kurun ini.

Pemkab Gumas telah melakukan penyertaan modal di Bank Kalteng sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan perbankan daerah dan penguatan ekonomi lokal. Dari penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah menerima pembagian dividen.

Ia berharap porsi dividen yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gumas itu dapat membantu menutupi kekurangan dana pembangunan, khususnya untuk infrastruktur jalan dan jembatan yang masih memerlukan perhatian serius.

Politisi Partai Golkar itu juga berharap ke depan Bank Kalteng terus mencatatkan kinerja positif, sehingga kontribusi dividen bagi keuangan daerah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagaimana disepakati dalam RUPST Tahun Buku 2025 yang digelar di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (22/5/2026), total dividen yang dibagikan mencapai Rp184,2 miliar atau 50 persen dari laba bersih perseroan.

Dividen tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemerintah Provinsi dan 14 kabupaten/kota se-Kalteng, sesuai kepemilikan saham masing-masing.

RUPST yang dihadiri seluruh kepala daerah di Kalteng selaku pemegang saham itu juga mencatat sejumlah pencapaian kinerja Bank Kalteng sepanjang 2025.

Laba bersih tercatat sebesar Rp368 miliar, tumbuh 14,76 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara total aset meningkat dari Rp16,8 triliun menjadi Rp20,4 triliun atau naik sekitar 21,46 persen.

Pertumbuhan itu turut ditopang peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Rp10,7 triliun menjadi Rp13,8 triliun, serta penyaluran kredit yang naik dari Rp10,7 triliun menjadi Rp11,7 triliun.