Pemkab Kotim siapkan pembahasan APBD Perubahan lebih awal

Sabtu, 6 Juni 2026 06:24 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Umar Kaderi. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mulai menyiapkan percepatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 guna mengantisipasi berbagai kebutuhan mendesak.

“Dengan selesainya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kami akan secepatnya rapat terkait dengan APBD perubahan. Kita harapkan akhir bulan ini atau bulan depan sudah bisa kita rancang untuk pembahasan di dewan,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi di Sampit, Jumat.

Ia menjelaskan, langkah ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Bupati Kotim agar proses penganggaran dilakukan lebih awal guna menyikapi berbagai dinamika yang ada. Di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada membengkaknya anggaran untuk operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Apalagi, berdasarkan prakiraan BMKG pada 2026 ini akan terjadi kemarau panjang yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi Kotim, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga krisis air bersih.

Sementara di sisi lain, kendaraan operasional dari BPBD maupun Disdamkarmat membutuhkan BBM yang memadai agar bisa beroperasi optimal dalam melaksanakan pemadaman hingga penyaluran air bersih.

Disamping itu, rampungnya proses audit BPK kemungkinan pemerintah daerah untuk segera bergerak menyusun tahapan APBD Perubahan agar pembahasan bersama DPRD bisa dilakukan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kami akan secepatnya rapat terkait APBD perubahan ini. Kalau biasanya pembahasan itu dilaksanakan Juli - Agustus, tapi tahun ini kami upayakan lebih cepat,” imbuhnya.

Ia menambahkan, percepatan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terkendala waktu pelaksanaan yang terlalu sempit pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, pembahasan lebih awal juga memberi ruang evaluasi yang lebih optimal terhadap kebutuhan daerah yang berkembang di tengah tahun berjalan.

“Kami berharap koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD Perubahan nantinya dapat berjalan lancar sehingga penyesuaian anggaran dapat segera ditetapkan dan direalisasikan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Umar juga mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan Kotim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 12 dari BPK.

Raihan opini WTP yang kembali diperoleh Kotim diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah Kotim mendapat opini WTP dari BPK. Kita harapkan ini bisa memacu teman-teman OPD untuk bekerja lebih baik lagi karena pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah WTP,” demikian Umar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.