#MENJAMIN HAK MASYARAKAT

Kumpulan berita menjamin hak masyarakat, ditemukan 406 berita.

Wabup minta ASN di Kapuas patuhi jam kerja selama Ramadhan

Wakil Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Nafiah Ibnor mengingatkan sekaligus meminta kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, agar ...

DPRD Kotim segera bahas Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, segera membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang telah diajukan pihak ...

Bupati Seruyan: Laporkan jika pelayanan RSUD dan Puskesmas tak baik

Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Yulhaidir mengingatkan sekaligus meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, agar segera melapor apabila tidak dilayani dengan baik di Pusat Kesehatan Masyarakat ...

Legislator Seruyan minta PBS jamin hak karyawan

Legislator Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Muhtadinmeminta seluruh perusahaan besar swasta (PBS) khususnya perkebunan kelapa sawit yang beroperasional di wilayah setempat, agar bisa ...

Artikel - Risiko hukum melapor ke KPK versus pemberantasan korupsi tebang pilih

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia selama ini menjadi lembaga yang begitu diharapkan mampu mewujudkan impian publik menuju terciptanya tatanan kehidupan yang bebas rasuah. Lembaga ...

Gapki Kalteng :Seharusnya HGU tidak serta-merta dicabut

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Provinsi Kalimantan Tengah menyayangkan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah yang seharusnya tidak dilakukan dengan serta-merta. ...

Menkominfo berikan persetujuan atas merger Indosat dan Tri

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada Selasa resmi memberikan persetujuan atas merger atau penggabungan PT. Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) menjadi PT ...

Catatan Akhir Tahun: Babak baru perlindungan dan penegakan HAM di Tanah Air

Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Perpres ini menggantikan Peraturan ...

Jokowi: Semua warga setara dalam politik dan hukum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa semua warga negara punya kedudukan yang setara dalam politik dan hukum. "Jaminan hak-hal sipil, politik, dan hukum juga harus menjadi perhatian ...

Terkait UU ITE, Presiden Jokowi pahami ada kegelisahan masyarakat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa ia memahami adanya kegelisahan masyarakat terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Perkembangan ...