#MENTERI LHK

Ketua Komisi III bidang Kesejahteraan RakyatDPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing, meminta pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di wilayah setempat, menggelar operasi pasar sebagai upaya ...

Kalangan Komisi II bidang Sumber Daya Alam DPRD Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja dengan Badan Pertanahan Nasional Kalteng, Dinas Perkebunan Kalteng, Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, dan Balai ...

Ketua Lembaga Minyak Pambelum(LPM)Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh, langkah Pemerintah Pusat yang informasinya mencabut ribuan izin perusahaan ...

Pencabutan hak guna usaha (HGU) bukan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), karena itu dalam konteks sektor perkebunan, beredarnya SK Menteri LHK No 1 Tahun 2022 bukanlah SK ...

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Sri Suwanto melalui Plt Sekretaris Dishut Ansar mengaku, pihaknya sampai sekarang ini belum menerima secara resmi Surat Keputusan Menteri Lingkungan ...

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Provinsi Kalimantan Tengah menyayangkan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah yang seharusnya tidak dilakukan dengan serta-merta. ...

Pengembangan lokasi produksi pangan skala besar di Kalimantan Tengah atau yang disebut food estate dibangun dengan memerhatikan aspek wilayah kegiatan, lahan dan budi daya pertanian, infrastruktur ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengikuti rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyampaikan upaya Indonesia untuk mencapai penyerapan bersih (net sink) emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (FoLU) ...

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, terus berupaya mempercepat proses pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat di wilayah kabupaten setempat. Bupati Gumas Jaya S ...