#PERUNDUNGAN

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Start Up Alfreno Kautsar Ramadhan menekankan PP Tunas bukan membatasi akses anak terhadap ruang digital, melainkan melindungi ...

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik ...

Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membatasi akses media sosial bagi anak di ...

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagaiPP Tunas, terhitung ...

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendorong percepatan implementasi Peraturan Pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak (PP Tunas) sebagai ...

Dokter spesialis anak Bernie Endyarni Medise menyoroti risiko paparan berlebihan konten digital, termasuk konten yang dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), terhadap ...

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur penundaan akses media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun pada platform ...

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyatakan dukungan penuh terhadap aturan baru pemerintah yang membatasi akses media sosial ...

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengatur pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah agar penggunaan perangkat tersebut secara bijak dan sesuai aturan. "Terkait ini kami telah ...

SMP Negeri 1 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, menggelar sosialisasi mengenai bahaya paham intoleransi, radikalisme, terorisme, serta dampak negatif penggunaan media sosial, game ...