#PUTUSAN MK

Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini kian marak. Narasi diskursus ini kian mewarnai media sosial, bahkan sejumlah media ...

Konsultan Bisnis Musik Aldo Sianturi mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang royalti lagu dalam satu pertunjukan dibayarkan oleh penyelenggara pertunjukan perlu diikuti dengan kebijakan ...

Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang ...

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Perundang-undangan Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riwanto memandang polisi yang menjabat jabatan sipil tetap harus mundur dari kedinasan Polri, meskipun ada ...

Lima pimpinan partai politik (parpol) di Kalimantan Tengah seperti NasDem, PPP, PSI, Hanura dan Gerindramelakukan pertemuan di kantor NasDem Kalteng membahas dampak kebijakan pemerintah pusat ...

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin menilai, negara tidak boleh lagi menggunakan penunjukan administratif sebagai dasar klaim kawasan hutan, ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlanjur sudah duduk di jabatan sipil tak perlu mundur, saat merespons adanya putusan ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Dr Aan Eko Widiarto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang tak boleh lagi menduduki jabatan sipil menciptakan aturan ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil akan menjadi ...

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang meminta akhir masa jabatan Kapolri disamakan dengan masa jabatan presiden dan anggota kabinet. ...