#PUTUSAN MK

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta DPR dan Pemerintah mengatur masa transisi untuk masa jabatan kepala/wakil kepala daerah serta anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 setelah pemilu ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan. ...

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sedang menelusuri adanya bagi-bagi stiker diselipi uang, yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon kepala daerah peserta ...

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengajak seluruh kepala desa, lurah, serta elemen masyarakat untuk menjaga netralitas dalam menghadapi pemilihan suara ulang (PSU) Bupati dan ...

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menandatangani Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pasangan calon, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat mendeklarasikan komitmen mewujudkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ...

Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sigit Widodo mendorong kepala Organisasi Perangkat Daerah menjadi pendamping anak stunting. "Keberhasilan program ...

Legislator yang merupakan Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Arif M Norkim mengatakan, pemahaman tanggap dini bencana sudah seharusnya tertanam di dalam diri warga. ...

Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Kalimantan TengahMukarramah meminta pemerintah kota rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara objektif, ...

Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Arif M Norkim meminta pemerintah kota melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban pemerintah ...