Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Mukarramah meminta pemerintah kota rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara objektif, transparan, dan berdasarkan pencapaian nyata.
"Penilaian kinerja tidak seharusnya dilakukan atas dasar formalitas atau kedekatan personal, melainkan melalui pendekatan profesional yang berlandaskan indikator yang terukur," katanya di Palangka Raya, Sabtu.
Dia mengungkapkan, evaluasi kinerja tersebut dinilai penting guna memastikan setiap kepala OPD benar-benar menjalankan tugasnya secara maksimal.
Ia menekankan, penilaian kinerja oleh pemerintah kota harus dilakukan secara adil dan berlandaskan hasil kerja, bukan karena kedekatan atau pertimbangan pribadi.
"Hal ini agar setiap pimpinan OPD benar-benar menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Karena program pemerintah kan harus berdampak langsung kepada masyarakat,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pemerintah laksanakan putusan MK
Mukarramah menambahkan OPD memegang peran kunci dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah, sehingga penilaian kinerja yang akurat akan berdampak langsung pada kualitas layanan dan program pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Untuk itu ia menekankan, keterbukaan dalam proses evaluasi menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan, sehingga evaluasi yang transparan dapat mendorong terciptanya tata kelola yang akuntabel.
"Masyarakat wajib mengetahui hasil dari evaluasi kinerja ini. Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Kota Palangka Raya," ujarnya.
Mukarramah juga menyoroti pentingnya sistem pelaporan kinerja yang terukur, penggunaan indikator yang jelas, serta pelibatan unsur pengawasan baik dari internal pemerintahan maupun pihak eksternal untuk memastikan hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Ia menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi I, akan terus berperan aktif dalam pengawasan dan komunikasi dengan OPD agar arah kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya dapat tercapai secara optimal.
“Jika ada OPD yang tidak mencapai target, tentu harus menjadi bahan evaluasi serius. Sebaliknya, mereka yang menunjukkan kinerja baik perlu mendapatkan apresiasi sebagai bentuk penghargaan dan motivasi,” demikian Mukarramah.
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pemerintah sanksi tegas ASN positif narkoba
Baca juga: Pemkot Palangka Raya gandeng Google Indonesia dorong pemerataan digitalisasi pendidikan
Baca juga: 17 ASN Pemkot Palangka Raya positif narkoba
