Legislator Palangka Raya sebut pemahaman tanggap dini bencana wajib dimiliki warga

id dprd palangka raya, arif m norkim, tanggap bencana, karhutla, banjir, palangkaraya

Legislator Palangka Raya sebut pemahaman tanggap dini bencana wajib dimiliki warga

Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Legislator yang merupakan Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Arif M Norkim mengatakan, pemahaman tanggap dini bencana sudah seharusnya tertanam di dalam diri warga.

"Ini penting dilakukan, dengan adanya bekal tersebut warga menjadi bisa mencegah terjadinya kerugian yang semakin besar atau korban jiwa," katanya saat menjadi narasumber sosialisasi rawan bencana di BPBD Palangka Raya, Sabtu.

Dia mengungkapkan, warga harus mengetahui penyebab terjadinya suatu bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah hingga korsleting listrik.

Dengan memahami konsep tanggap dini, warga dapat melakukan penanganan apabila telah terjadi, bahkan mencegah agar bencana tersebut tidak terjadi.

"Karena kan selama ini ada oknum-oknum yang lalai atau bahkan dengan sengaja menimbulkan bencana. Misalnya sudah tahu kemarau, tetapi membakar lahan," ucapnya.


Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pemerintah evaluasi kinerja kepala OPD

Arif juga mengapresiasi upaya BPBD Kota Palangka Raya yang gencar melakukan edukasi serta sosialisasi terkait rawan bencana kepada warga.

Hal ini menjadi bentuk nyata pemerintah kota dalam menjaga warganya agar terhindar dari korban bencana yang kerap melanda Kota Palangka Raya.

"Apalagi kalau sosialisasi ini langsung ke tempat warga. Jadi pemerintah harus melakukan jemput bola, agar semakin banyak warga yang teredukasi," ujarnya.

Arif juga meminta kepada warga yang telah mendapatkan edukasi, agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari BPBD Kota Palangka Raya.

Ia juga meminta warga dapat menjadi tongkat estafet pemerintah kota dalam memberikan kesadaran dan pemahaman terkait tanggap dini bencana.

"Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, tentu itu akan sulit dan memakan waktu yang lama. Tetapi dengan adanya kolaborasi dari warga, edukasi dapat lebih cepat meluas," demikian Arif.

Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pemerintah laksanakan putusan MK

Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pemerintah sanksi tegas ASN positif narkoba

Baca juga: Pemkot Palangka Raya gandeng Google Indonesia dorong pemerataan digitalisasi pendidikan


Pewarta :
Editor : Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.