Muara Teweh (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pasangan calon, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat mendeklarasikan komitmen mewujudkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pilkada tindak lanjut putusan MK yang bersih dan menolak praktik politik uang.
"Deklarasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud komitmen bersama untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas," kata Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari pada deklarasi di area Water Front City (WFC), Muara Teweh, Selasa.
Menurut dia, hal yang telah menjadi pembelajaran, sehingga tidak mengulangi lagi pelanggaran dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.
"Semua komponen bersama-sama menandatangani deklarasi. Kita sama-sama memperbaiki demokrasi di Barito Utara tanpa politik uang. Kita berada dalam semangat yang sama, ini bukan sekadar jargon atau formalitas," tegas Siska.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara Indra Gunawan melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah setempat Muhlis juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
"Mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tidaklah mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat. Saya berharap PSU kali ini menjadi pesta demokrasi yang tidak dicederai oleh praktik politik uang," kata dia.
Baca juga: Jimmy - Inri resmi mendaftar ke KPU Barito Utara
Baca juga: Shalahuddin-Felix daftar ke KPU Barito Utara
Deklarasi ini menjadi langkah konkret semua pihak untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan PSU Pilkada Barito Utara berjalan sesuai prinsip demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Penandatanganan dilakukan oleh seluruh pihak terkait, termasuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, pejabat pemerintah daerah, serta elemen masyarakat dari berbagai kalangan usia.
Penandatanganan pertama dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin, diikuti pasangan calon nomor urut 2, Jimmy Carter, bersama wakilnya Felix Tingan dan Inriaty Karawaheni.
Baca juga: PSU Pilkada Barito Utara dijadwalkan 6 Agustus
Baca juga: 300 personel Polda Kalteng siap amankan Pilkada Barut
Isi deklarasi mencakup enam poin utama diantaranya tidak akan melakukan politik uang, baik memberi maupun menerima dalam bentuk apapun. Menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Melaksanakan pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks dan politisasi SARA.
Patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan peradilan.Bersedia membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan PSU Pilkada.Siap menerima sanksi apabila melanggar komitmen sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Cegah politik uang di PSU Barito Utara, Bawaslu RI gandeng Polri patroli besar
Baca juga: Penjabat Bupati Barito Utara resmi berganti
