Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya menggandeng Polri untuk melakukan patroli besar dalam rangka mencegah praktik politik uang kembali terulang, khususnya dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada).
“Akan ada patroli pengawasan lebih intensif lagi dan kita bekerja sama dengan teman-teman kepolisian untuk melakukan patroli besar untuk antipolitik uang,” kata Rahmat Bagja merespons pertanyaan ANTARA terkait sengketa Pilkada Barito Utara di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Adapun Bagja pada Sabtu ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo. Pencoblosan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi salah satu calon wali kota Palopo karena polemik keaslian ijazah.
Baca juga: Skandal politik uang: MK diskualifikasi semua calon Pilkada Barito Utara
Meski ihwal PSU di Kota Palopo tidak terkait politik uang, Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Pada saat rapat konsolidasi di Palopo, Jumat (23/5), Bagja berpesan kepada jajaran penyelenggara untuk dapat mengambil pelajaran dari Pilkada Barito Utara yang kembali melaksanakan PSU karena terbukti terjadi pelanggaran politik uang.
"Saya berharap kejadian di Barito Utara tidak terjadi di Kota Palopo. Oleh karena itu, malam ini hingga penghitungan suara besok kita melakukan patroli pengawasan," kata Bagja.
Baca juga: Seluruh paslon didiskualifikasi, KPU Kalteng tunggu petunjuk terkait PSU Pilkada Barut
Dalam konteks Pilkada Barito Utara, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo pada mulanya mengajukan gugatan hasil pemungutan suara atau PSU ke Mahkamah Konstitusi.
Gogo dan Hendro mendalilkan pasangan calon nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya melakukan praktik politik uang. Namun, dalam persidangan, Mahkamah justru mendapati fakta bahwa baik Gogo-Hendro maupun Akhmad-Sastra terbukti melakukan pembelian suara (vote buying).
MK menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp16 juta per pemilih. Bahkan, salah satu saksi di persidangan mengaku menerima total uang Rp64 juta untuk satu keluarga.
Baca juga: Dana PSU Pilkada Barito Utara diperkirakan Rp40 miliar
Pembelian suara pemilih juga dilakukan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp6,5 juta untuk satu pemilih. Salah seorang saksi yang menerima uang sebanyak Rp19,5 untuk satu keluarga, bahkan mengaku dijanjikan umrah apabila pasangan tersebut menang PSU.
Oleh sebab itu, MK memutuskan mendiskualifikasi Gogo-Hendro dan Akhmad-Sastra. MK juga memerintahkan KPU kembali melakukan PSU untuk Pilkada Barito Utara dengan diikuti oleh pasangan calon baru dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan diucapkan pada Rabu (15/5).
Baca juga: Gubernur Kalteng minta masyarakat jaga kamtibmas pasca putusan MK Pilkada Barut
